Portalone.net – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga situasi tetap sejuk, damai, dan kondusif di tengah dinamika politik nasional.
Imbauan tersebut disampaikan Kepala Negara menyusul diterimanya surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Prabowo menegaskan bahwa kepentingan bangsa, negara, dan kesejahteraan rakyat harus senantiasa ditempatkan di atas segalanya.
“Saya mengajak saudara-saudara sekalian semuanya, marilah kita selalu mengutamakan kepentingan yang besar, kepentingan negara, bangsa, dan rakyat,” ujar Prabowo melalui keterangan tertulis dari Badan Komunikasi Pemerintah, Kamis (12/11).
Dalam pernyataannya, Presiden juga mengingatkan masyarakat agar senantiasa menjaga ketenangan serta tidak mudah terprovokasi oleh berbagai pihak yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan nasional. Menurutnya, stabilitas keamanan dan kedamaian merupakan prasyarat utama agar roda pemerintahan serta fokus terhadap kesejahteraan rakyat dapat terus berjalan.
“Mari kita ciptakan rasa sejuk untuk rakyat kita, marilah kita waspada terhadap upaya-upaya memecah belah bangsa kita,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Prabowo menyoroti adanya gelombang upaya dari pihak-pihak tertentu yang dinilai sengaja ingin menciptakan kegaduhan dan mengganggu ketertiban di tanah air. Ia menilai kelompok-kelompok tersebut tidak menghendaki Indonesia berada dalam suasana yang tertib, damai, adil, makmur, dan sejahtera.
“Upaya-upaya menimbulkan gaduh yang saya kira kita sudah semuanya sadar ini berasal dari golongan yang tidak ingin lihat Indonesia tertib, tidak ingin lihat Indonesia damai, tidak ingin lihat Indonesia sejahtera, tidak ingin lihat Indonesia dalam suasana adil dan makmur,” tegasnya.
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka secara resmi telah menyerahkan surat pengunduran diri dari posisi Wakil Presiden kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Menindaklanjuti kekosongan jabatan tersebut, berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku, MPR RI memiliki waktu selambat-lambatnya 60 hari untuk memproses dan menunjuk Wakil Presiden yang baru guna memastikan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan.
