Portalone.net – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, mengutarakan niatnya untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Keputusan tersebut disampaikan langsung dalam pertemuan tertutup yang berlangsung selama 2,5 jam di Istana Negara, Selasa (10/11).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, membenarkan adanya pertemuan tingkat tinggi tersebut. Menurut Prasetyo, niatan mundur yang disampaikan putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu dipicu oleh dinamika politik serta hukum yang terus berkembang menyangkut putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Di antara pembicaraan itu, Pak Wapres menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (10/11).
Prasetyo meluruskan isu yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo menolak mentah-mentah keinginan Gibran tersebut. Ia menegaskan, Presiden lebih banyak memberikan arahan serta saran pertimbangan. Di sisi lain, Gibran memohon waktu untuk menempuh jalur hukum guna membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Tidak benar dalam pertemuan itu Bapak Presiden menyampaikan penolakan. Namun, dalam diskusi Presiden banyak memberikan saran. Pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN,” lanjut Prasetyo.
Langkah Gibran mengemuka di tengah menguatnya tekanan politik di DPR RI. Sebanyak 50 anggota dewan dari enam fraksi telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti putusan MA dan MK terkait syarat administrasi ijazah Gibran.
Sebelumnya, MA memutuskan bahwa Surat Keterangan (Suket) penyetaraan SMA yang digunakan Gibran saat mendaftar pada Pilpres 2024 dinyatakan tidak sah. Putusan tersebut memperkuat temuan MK yang menyatakan tidak ditemukannya bukti dokumen tanda kelulusan setara SMA atas nama Gibran di Singapura maupun Australia.
Merujuk UU MD3, pengajuan HMP oleh DPR mencakup dugaan pelanggaran hukum atau kondisi di mana Presiden dan/atau Wakil Presiden dianggap tidak lagi memenuhi syarat jabatan.
Menanggapi polemik keabsahan dokumen pendidikannya, Gibran sebelumnya menegaskan bahwa kualifikasi pendidikannya dapat dibuktikan dari rekam jejak studi lanjutannya hingga jenjang sarjana.
“Ya kalau saya tidak lulus SMA, kan saya tidak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” ujar Gibran, Rabu (7/10).
