Satyawan Pudyatmoko Resmi Pimpin BPGMN di Tengah Darurat Karhutla

Suasana pelantikan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) di Istana Merdeka, Jakarta.

Portalone.net – Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi melantik Satyawan Pudyatmoko sebagai Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Pelantikan yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (15/10), juga menandai penunjukan Mayjen Sriyanto sebagai Wakil Kepala BPGMN.

Pengangkatan pimpinan baru badan strategis ini didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 43/M Tahun 2026 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional. Sebelum mengemban amanah baru ini, Satyawan merupakan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan.

Wacana pembentukan badan khusus ini sebelumnya mencuat dari serangkaian diskusi strategis antara Presiden Prabowo dan sejumlah akademisi terkemuka, seperti Bagus Muljadi (Nottingham University), Azwar Maas (UGM), Muhammad Agung Santoso (UI), dan Elham Sumarga (ITB).

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria sebelumnya menjelaskan bahwa tantangan utama pengelolaan lahan gambut bermuara pada dua prioritas: penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta pemanfaatan yang berkelanjutan (sustainable use).

“Kawasan hidrologis gambut itu kan mencapai 24 juta hektare. Berdasarkan peraturan pemerintah, pemanfaatan maksimal adalah 70 persen dan fungsi lindung minimal 30 persen,” ujar Arif dalam kesempatan berbeda.

Pelantikan pimpinan BPGMN ini dilantik di tengah situasi darurat lingkungan, di mana karhutla masih melanda sejumlah wilayah di tanah air. Pemerintah telah menetapkan enam provinsi prioritas penanganan, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, and Jambi.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Senin (12/10) malam, Seskab Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa masih terdapat sekitar 639 hektare lahan di enam provinsi tersebut yang berada dalam proses pemadaman.

Dampak lingkungan dari bencana asap dan karhutla ini turut membebani sektor kesehatan masyarakat. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat akumulasi kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) telah menjangkiti 283.270 orang di tujuh provinsi sepanjang 18 Agustus hingga 13 Oktober 2026.

Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes RI, Then Suyanti, merinci bahwa dari jumlah tersebut, sebanyak 219.559 kasus menyerang kelompok usia di atas lima tahun, sementara 63.711 kasus terjadi pada anak-anak di bawah lima tahun. Kemenkes juga melaporkan bahwa kualitas udara di 12 kabupaten/kota yang tersebar di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Jambi, Sulawesi Selatan, dan Riau saat ini berada dalam kategori berbahaya.

Dengan dilantiknya pimpinan definitif BPGMN, pemerintah diharapkan mampu memperkuat langkah mitigasi jangka panjang, restorasi ekosistem gambut dan mangrove, serta menekan risiko bencana ekologis secara terpadu.

Catatan Penting: Tulisan ini dilindungi oleh hak cipta. Dilarang keras mengambil, menyalin, atau menyebarluaskan isi tulisan tanpa persetujuan tertulis dari media atau penulis.

Komentar (0)

Mari berdiskusi dengan sehat. Hindari kata-kata kasar dan provokasi.

💡 Info: Anda akan diminta untuk registrasi/login singkat saat mengirim komentar. Sesi Anda akan otomatis tersimpan untuk kemudahan berkomentar ke depannya.

😀 😂 😍 🙏 👍 🔥 🎉 😢

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Registrasi Diperlukan

Silahkan daftar untuk bergabung dalam diskusi.

Sudah punya akun? Login di sini

Tinggalkan Balasan