Portalone.net – Popularitas Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dilaporkan mengalami penurunan signifikan di tengah krisis politik domestik dan eskalasi konflik di berbagai lini. Survei terbaru dari Channel 12 menunjukkan pergeseran opini publik yang mencolok terkait kepemimpinan Netanyahu di Israel.
Menurut data survei yang dirilis pada awal Juni, mayoritas responden menyatakan keinginan untuk melihat adanya pergantian kepemimpinan. Berikut adalah rincian data preferensi responden terkait sosok perdana menteri:
| Kriteria / Sosok | Gadi Eisenkot | Benjamin Netanyahu | Naftali Bennett | Tidak Tahu/Lainnya |
| Pilihan PM | 38% | 27% | 12% | 23% |
| Kepercayaan Publik | 38% | 27% | 12% | 23% |
Dalam survei tersebut, sebanyak 58% responden meyakini bahwa Israel membutuhkan sosok perdana menteri baru, sementara hanya 32% yang menyatakan dukungan bagi Netanyahu untuk tetap menjabat.
Tantangan Ekonomi dan Manajemen Pemerintahan
Selain masalah kepemimpinan, Netanyahu juga dinilai kalah unggul dibandingkan mantan Perdana Menteri Naftali Bennett dalam hal manajemen ekonomi. Data survei mengenai kapabilitas penanganan ekonomi dan biaya hidup menunjukkan hasil sebagai berikut:
-
Naftali Bennett: 28%
-
Benjamin Netanyahu: 23%
-
Gadi Eisenkot: 16%
Latar Belakang Gejolak Politik
Penurunan tingkat kepercayaan publik ini bertepatan dengan serangkaian tantangan besar yang dihadapi pemerintahan Netanyahu sejak Oktober 2023:
-
Konflik di Palestina: Agresi militer yang berkepanjangan telah mengakibatkan dampak kemanusiaan yang masif, dengan lebih dari 74.000 korban jiwa, kehancuran infrastruktur skala besar, dan krisis pengungsi.
-
Eskalasi Regional: Pemerintahannya juga terlibat dalam konfrontasi militer di berbagai front, termasuk konfrontasi dengan Iran, Lebanon, Suriah, hingga Yaman.
-
Tekanan Domestik: Berbagai aksi protes dan desakan dari berbagai kalangan, termasuk dari internal militer, menuntut agar Netanyahu mundur dari jabatannya.
Situasi politik saat ini mencerminkan tantangan berat yang dihadapi Netanyahu untuk mempertahankan posisi politiknya di tengah opini publik yang kian kritis terhadap manajemen perang dan kebijakan ekonomi pemerintahannya.
