Yusril Tegaskan Pemerintah Tak Larang Nobar Film ‘Pesta Babi’: Kritik Itu Wajar!

Portalone.net – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pemerintah sama sekali tidak melarang kegiatan nonton bareng (nobar) maupun diskusi film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita.

Yusril menilai materi yang diangkat dalam film garapan Ekspedisi Indonesia Baru tersebut masih dalam batas kewajaran. Ia pun mengimbau masyarakat agar tidak terpancing hanya karena judulnya yang provokatif.

“Kritik semacam itu wajar saja, walaupun memang terdapat narasi yang provokatif. Judul film dokumenter itu sendiri memang kontroversial,” ujar Yusril dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/5/2026).

Mantan Pakar Hukum Tata Negara ini justru meminta publik untuk diberikan ruang terbuka dalam menonton hingga mendiskusikan isi film tersebut.

“Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat. Dengan demikian publik menjadi kritis, pro dan kontra dapat terjadi,” imbuhnya.

Kritik Jadi Bahan Evaluasi Pemerintah

Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita yang dirilis tahun 2026 ini menyoroti perjuangan hak atas lahan masyarakat adat di Indonesia. Salah satu poin krusial yang diangkat adalah dampak Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan terhadap lingkungan dan masyarakat lokal.

Menanggapi kritik tersebut, Yusril mengatakan pemerintah tidak menutup mata. Kritik dari film ini justru akan dijadikan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan proyek di lapangan.

“Pemerintah dapat memetik hikmah dari film itu untuk mengevaluasi kalau-kalau ada langkah di lapangan yang perlu diperbaiki,” jelas Yusril.

Ia menambahkan, pembukaan lahan di Papua Selatan sejatinya sudah dimulai sejak tahun 2022 di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan kini dilanjutkan demi ketahanan pangan serta energi nasional.

“PSN dibangun dengan kajian matang untuk kesejahteraan rakyat, walaupun pemerintah tidak menutup mata terhadap segala kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya di lapangan,” tuturnya.

Bantah Ada Instruksi Pembubaran

Terkait maraknya pembubaran acara nobar film Pesta Babi di sejumlah daerah mulai dari lingkungan kampus di Universitas Mataram (NTB), Universitas Khairun, hingga Benteng Oranje di Ternate Yusril membantah adanya perintah resmi dari pusat.

“Melihat pola demikian, pembubaran nobar film Pesta Babi bukanlah arahan dari pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat,” tegas Yusril seraya menambahkan bahwa di beberapa kampus lain acara nobar tetap berjalan aman.

Kilah TNI AD soal Pembubaran di Ternate

Sebelumnya, aksi pembubaran nobar di Ternate yang melibatkan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan organisasi mahasiswa sempat memantik kecaman. Komandan Kodim (Dandim) 1501/Ternate, Kolonel Inf Jani Setiadi, akhirnya buka suara dan membeberkan alasan di balik tindakan tersebut.

Jani mengklaim, acara yang dibubarkan aparat TNI AD itu tidak mengantongi izin resmi. Selain itu, pemilihan judul dinilai terlalu sensitif bagi masyarakat setempat.

“Penggunaan judul film dan spanduk bertuliskan ‘Pesta Babi’ dinilai berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan memancing reaksi negatif di tengah masyarakat yang majemuk, terlebih apabila dikaitkan dengan isu SARA maupun konflik sosial yang pernah terjadi sebelumnya,” kata Jani, Selasa (12/5). Meski begitu, Jani mengklaim pihak TNI tetap menghargai kebebasan berpendapat.

KNPI Makassar Tolak Kedatangan Dandhy Laksono cs

Gelombang penolakan terhadap film ini terus meluas. Di Makassar, Pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) terang-terangan menolak kedatangan sutradara film tersebut, Dandhy Laksono dan timnya. KNPI menilai karya tersebut berisiko memecah belah opini publik.

“Kami mencermati bahwa film ini dapat menimbulkan perpecahan opini yang tidak produktif di masyarakat, khususnya di kalangan pemuda,” ujar Ketua Bidang Pertahanan dan Ideologi Pemuda DPD KNPI Makassar, Irwan Abbas, Jumat (15/5).

Irwan menilai polarisasi tajam dari dampak film ini sangat tidak dibutuhkan di tengah kondisi geopolitik bangsa yang sedang krusial.

Senada dengan Irwan, Sekretaris Bidang Pertahanan dan Ideologi KNPI Makassar, Akhmad Kurnia, menyebut penolakan ini berkaca dari kegaduhan yang sudah terjadi di daerah lain. “Kami tidak ingin kegaduhan serupa terjadi di Makassar,” tegas Akhmad.

Hingga berita ini diturunkan, pihak detikcom masih berusaha menghubungi Dandhy Laksono untuk meminta tanggapan terkait gelombang penolakan dan pembubaran film terbarunya tersebut, namun belum mendapatkan respons.