Portalone.net – Presiden Prabowo Subianto blak-blakan mengungkap borok birokrasi di Indonesia yang kerap dikeluhkan investor mancanegara. Prabowo menyoroti proses perizinan di tanah air yang dinilai sangat lambat dan tidak masuk akal jika dibandingkan dengan negara tetangga.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara penyerahan uang denda administratif kehutanan sebesar Rp 10,2 triliun hasil tagihan Satgas PKH di Gedung Kejaksaan Agung, Rabu (13/5).
“Banyak investor juga dari luar negeri mengeluh di Indonesia sering perizinannya lama sekali dan banyak sekali saudara-saudara sekalian, perizinan kadang-kadang ada yang enggak masuk akal,” ujar Prabowo.
Bandingkan dengan Negara Tetangga
Prabowo mengaku heran dengan perbedaan durasi pengurusan izin di Indonesia. Berdasarkan laporan yang ia terima, pengusaha harus menunggu bertahun-tahun hanya untuk mendapatkan kepastian investasi.
“Pengusaha-pengusaha juga mengeluh, mereka mau bekerja dan mereka mau investasi tapi kadang-kadang nunggu izin itu satu tahun, dua tahun,” tuturnya.
Padahal, menurutnya, negara lain jauh lebih kompetitif dalam memberikan pelayanan. Ia meminta jajarannya untuk berkaca pada kecepatan birokrasi di negara tetangga.
“Sedangkan di negara lain dua minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga. Kalau mereka bisa keluarkan izin dalam dua minggu kenapa kita dua tahun,” imbuh Prabowo.
Sentil Modus ‘Kickback’ Oknum Birokrat
Lebih jauh, Prabowo mensinyalir adanya kesengajaan dari oknum birokrat yang mempersulit aturan demi mendapatkan keuntungan pribadi. Ia menyebut banyak regulasi di tingkat kementerian/lembaga yang justru menjadi celah pungutan liar.
“Kecenderungan regulasi adalah inisiatif dari birokrat-birokrat untuk, terus terang saja saya sampaikan, untuk cari peluang. Ada yang nanti minta kickback, minta uang supaya izinnya dipercepat keluar,” tegasnya.
Ia merasa heran lantaran pemerintah pusat berupaya mempermudah aturan, namun sering kali “dijegal” oleh Peraturan Menteri hingga Peraturan Teknis yang tumpang tindih.
Bentuk Satgas Deregulasi
Sebagai langkah nyata, Prabowo telah menginstruksikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk segera bergerak cepat membereskan keruwetan aturan tersebut.
“Sederhanakan ya, jangan persulit. Para pengusaha harus dibantu, harus didukung. Yang nakal kita tertibkan tapi yang baik, yang benar-benar mau bekerja ya harus dibantu,” perintahnya.
Saat ini, Mensesneg tengah diminta mengumpulkan para ahli untuk membentuk Satgas Deregulasi Perizinan. Satgas ini diharapkan mampu memangkas birokrasi yang berbelit agar iklim investasi di Indonesia semakin menarik bagi investor global.
Setuju! kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah, sudah basi. Birokrasi itu melayani, bukan menghambat. Kalau izin 2 minggu bisa jadi 2 tahun, itu bukan prosedur, tapi sabotase ekonomi.