Portalone.net – Tiga pekan pascapenggerebekan 210 warga negara asing (WNA) di Apartemen Baloi View, Lubukbaja, Batam, aparat penegak hukum dinilai belum menunjukkan progres signifikan. Hingga hari ini, pengusutan kasus tersebut masih berkutat pada dugaan pelanggaran administrasi keimigrasian, sementara otak di balik jaringan scam internasional itu masih berkeliaran bebas.
Operasi yang dilakukan pada 6 Mei 2026 lalu tersebut diduga kuat melibatkan praktik love scam, judi daring, hingga phishing e-commerce lintas negara. Namun, publik kini mulai khawatir jika kasus besar ini hanya akan berakhir pada sanksi administratif dan deportasi, tanpa menyentuh aktor intelektual atau pengendali utama jaringan.
Buntu di Level Administratif
Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Batam, Kharisma Rukmana, menyebut bahwa proses pemeriksaan terhadap ratusan WNA tersebut masih berlangsung di Rumah Detensi Imigrasi Batam. Namun, ia enggan memberikan detail mengenai kendala penyidikan maupun hasil forensik digital dari puluhan perangkat yang disita saat penggerebekan.
Senada dengan itu, Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Batam, Jefrico Daud Marturia, mengakui adanya keterbatasan di lapangan. Salah satu kendala yang disorot adalah nihilnya rekaman CCTV di lokasi kejadian.
“CCTV sudah tidak ada. Kami saat ini masih berfokus pada pelanggaran administratif. Jika ditemukan unsur pidana, baru kami limpahkan ke kepolisian,” ujar Jefrico.
Di sisi lain, pihak kepolisian melalui Kasubdit V Siber Ditreskrimsus Polda Kepri, AKBP Arif Mahari, menyatakan pihaknya belum mengambil langkah lebih jauh. “Hingga saat ini penanganan masih dilakukan oleh Imigrasi,” jawabnya singkat saat dikonfirmasi mengenai langkah koordinasi lintas instansi.
Ombudsman: Kita Kebobolan
Menanggapi mandeknya penanganan perkara, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri), Lagat Siadari, melayangkan kritik tajam. Ia menilai penanganan kasus yang melibatkan ratusan WNA ini minim transparansi dan terkesan lamban.
Lagat menegaskan bahwa kasus ini tidak boleh dianggap sebagai pelanggaran administrasi biasa. Menurutnya, penggunaan fasilitas hunian untuk aktivitas siber ilegal dalam skala masif adalah indikasi penyalahgunaan izin tinggal yang serius.
“Kalau mereka masuk bukan untuk bekerja, tetapi ternyata melakukan aktivitas seperti itu, berarti ada penyalahgunaan izin keimigrasian. Kejadian ini sudah berjalan beberapa bulan, berarti kita kebobolan,” tegas Lagat kepada Batam Pos.
Lebih jauh, ia menyoroti ketidakefektifan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora). Ia mendesak adanya evaluasi menyeluruh agar Batam tidak menjadi “sarang” bagi sindikat kejahatan siber internasional.
Ancaman Citra Penegakan Hukum
Ombudsman memperingatkan aparat agar tidak hanya berpuas diri dengan mendeportasi operator lapangan. Jika otak sindikat tidak diungkap, dikhawatirkan akan muncul persepsi bahwa penegakan hukum di Indonesia lemah terhadap kejahatan siber transnasional.
“Jangan sampai Batam dikenal sebagai tempat operasi sindikat seperti ini. Transparansi penanganan harus disampaikan ke publik agar tidak menimbulkan kesan pembiaran,” tutup Lagat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian mengenai kapan hasil investigasi mendalam khususnya terkait forensik digital akan diumumkan kepada publik.
