Portalone.net – Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) memutuskan untuk menggeser jadwal Sidang Paripurna pemilihan dan penetapan wakil presiden baru. Agenda krusial untuk mengisi kekosongan kursi wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka tersebut kini dijadwalkan ulang pada Rabu, 9 Desember 2026 mendatang.
Keputusan ini mengalami pengunduran waktu selama sepekan dari jadwal semula yang telah ditetapkan, yakni Rabu, 2 Desember 2026.
Ketua Fraksi Partai Gerindra di MPR, Habiburokhman, mengungkapkan bahwa pergeseran jadwal ini merupakan aspirasi dari sejumlah fraksi untuk mengakomodasi penyesuaian agenda kegiatan kedewanan, baik di jajaran DPR maupun DPD.
“Niatan sejumlah fraksi untuk apa namanya merubah hari sidang paripurna dari Rabu Pon 2 Desember menjadi Rabu Kliwon. Tanggal seminggu berikutnya tanggal berapa tuh? 9. Diundur ya,” ujar Habiburokhman saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Menurut Habiburokhman, penyesuaian tersebut dilakukan demi memastikan kehadiran optimal para anggota dewan. Pasalnya, jadwal awal dikhawatirkan berbenturan dengan agenda internal kedewanan lainnya, seperti rapat komisi maupun kegiatan kunjungan kerja (kunker).
“Alasannya karena memang ada beberapa hal misalnya tabrakan dengan jadwal-jadwal kedewanan baik DPR maupun DPD, ya seperti jadwal di komisi maupun kunjungan kerja. Mungkin itu,” imbuhnya.
Kendati jadwal Sidang Paripurna diundur sepekan, Habiburokhman mengusulkan agar proses verifikasi terhadap persyaratan calon wakil presiden baru tetap dapat dimulai lebih awal. Langkah ini dinilai penting mengingat batasan waktu 14 hari bagi pengajuan nama cawapres yang harus segera dipenuhi.
“Saya kebetulan ditunjuk oleh partai untuk menjadi anggota tim verifikasi, mengusulkan bahwa proses persiapannya dilakukan sejak saat-saat ini,” jelasnya.
Sebelumnya, hasil rapat gabungan MPR telah menyepakati pengiriman surat resmi kepada Presiden untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden. Selain itu, rapat tersebut juga membentuk tim verifikasi serta tim ad hoc yang masing-masing beranggotakan 36 orang.
Agenda sidang paripurna ini dihelat menyusul langkah Gibran Rakabuming Raka yang secara resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI pada Kamis (12/11/2026) lalu.
Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), MPR diwajibkan menyelenggarakan Sidang Paripurna dalam tenggat waktu maksimal 60 hari untuk memilih dan menetapkan wakil presiden baru.
Dalam Sidang Paripurna mendatang, kedua kandidat cawapres yang telah diusulkan dan melalui proses verifikasi akan menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan di hadapan anggota MPR.
Selanjutnya, anggota MPR akan menggunakan hak suara mereka untuk memilih satu dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Kandidat yang mendulang suara terbanyak akan langsung ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih.
Apabila dalam pemungutan suara terjadi perolehan suara yang imbang, pemilihan dapat diulang sebanyak satu kali. Jika hasil suara tetap sama, Presiden memiliki kewenangan untuk memilih salah satu dari kedua calon tersebut.
Wakil presiden terpilih nantinya akan ditetapkan secara resmi melalui Ketetapan (Tap) MPR, yang kemudian disusul dengan agenda pelantikan melalui Sidang Paripurna MPR RI.
