Portalone.net – Pemerintah Singapura melayangkan protes keras menyusul krisis kabut asap lintas batas yang kian memburuk akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Otoritas Singapura menegaskan bahwa polusi parah tersebut tidak dapat terus-menerus ditoleransi.
Menteri Penerangan dan Pembangunan Digital merangkap Menteri Kesehatan Singapura, Rahayu Mahzam, secara terbuka menyatakan kekecewaannya terhadap situasi yang terus berulang setiap tahun ini.
“Ini merupakan masalah akibat ulah manusia yang sebenarnya dapat dicegah. Kita tidak bisa terus-menerus menerima pencemaran udara yang begitu parah,” ujar Rahayu kepada wartawan, Selasa (20/10).
Dalam keterangannya, Rahayu secara khusus merespons pernyataan kontroversial yang sempat dilontarkan oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan. Sebelumnya, Syahganda menyebut bahwa kabut asap yang dikeluhkan negara tetangga merupakan faktor di luar kendali manusia (beyond human error), seraya menambahkan bahwa Singapura dan Malaysia semestinya memahami kondisi tersebut karena selama ini turut menikmati pasokan oksigen dari hutan-hutan di Indonesia.
Pernyataan tersebut langsung mendapat kecaman keras dari pejabat tinggi Singapura. Rahayu menegaskan bahwa pihaknya tidak dapat menerima argumen tersebut.
“Kita juga kecewa dengan komentar yang menyebutkan bahwa Singapura harus menerima jerebu [kabut asap] karena selama ini menghirup oksigen yang dihasilkan oleh hutan Indonesia. Pernyataan seperti ini tidak dapat kita terima,” tegas Rahayu.
Senada dengan Rahayu, Menteri Dalam Negeri Singapura K. Shanmugam menilai pernyataan tersebut sangat tidak pantas diucapkan di tengah penderitaan masyarakat di kawasan yang terdampak langsung oleh polusi udara, termasuk jutaan rakyat Indonesia sendiri.
“Terus terang, pernyataan tersebut tidak tepat, mengingat seluruh kawasan ini sedang menderita akibat ulah perusahaan-perusahaan yang melanggar peraturan di Indonesia. Ironisnya, pihak yang paling menderita justru adalah rakyat Indonesia sendiri,” kata Shanmugam, dilansir Channel News Asia.
Kendati melayangkan kritik tajam, pemerintah Singapura tetap membuka ruang kerja sama bilateral. Rahayu menyatakan bahwa Perdana Menteri Lawrence Wong telah menginstruksikan jajarannya untuk mengambil langkah-langkah yang lebih tegas, sekaligus menyambut baik komitmen Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi karhutla.
Sebagai bentuk tekanan sekaligus mitigasi, pemerintah Singapura mulai mengirimkan surat peringatan kepada sejumlah korporasi yang diduga memiliki keterkaitan hukum dengan lahan yang terbakar.
“Selain itu, kita tengah mengkaji berbagai langkah melalui jalur hukum, ekonomi, dan regulasi, termasuk yang berkaitan dengan hubungan perdagangan dan pendanaan bagi perusahaan-perusahaan yang terlibat,” pungkas Rahayu, sembari menegaskan kembali tawaran bantuan teknis dari Singapura untuk memadamkan kebakaran dan melindungi kesehatan masyarakat di kawasan regional.
