Portalone.net – Pemerintah Jepang kembali membunyikan alarm keras terkait krisis demografi yang kian menghimpit negara Matahari Terbit tersebut. Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, secara terbuka melabeli krisis penurunan dan penuaan populasi sebagai “krisis nasional yang berkembang secara diam-diam”.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Takaichi di hadapan parlemen Jepang dalam pidato kebijakan perdananya pada Senin (5/10). Di hadapan para legislator, ia berjanji untuk segera merumuskan strategi komprehensif sebelum penghujung tahun ini guna membendung laju penyusutan penduduk yang kian mengkhawatirkan.
“Penurunan populasi adalah krisis nasional yang berkembang secara diam-diam,” ujar Takaichi, sebagaimana dikutip dari kantor berita AFP.
Langkah darurat ini diambil menyusul rilis data terbaru dari hasil sensus Jepang 2025 yang dilaporkan oleh Japan Today. Berdasarkan data tersebut, populasi Jepang mengalami anjlok hingga sekitar 2,5 persen jika dibandingkan dengan periode sensus sebelumnya pada 2020.
Tren negatif ini sebenarnya telah berlangsung konsisten selama bertahun-tahun. Pada 2024 saja, populasi Jepang tercatat menyusut hingga 0,75 persen atau kehilangan sekitar 908.574 jiwa dalam kurun waktu satu tahun. Angka tersebut mencatatkan rekor penurunan terbesar sejak sistem pencatatan nasional resmi dimulai pada 1968 silam.
Kementerian Dalam Negeri Jepang melaporkan bahwa jumlah penduduk saat ini berada di angka 120,6 juta jiwa. Jumlah ini menunjukkan kontraksi yang sangat masif dan drastis apabila dikomparasikan dengan data pada 2009, di mana populasi Jepang masih bertengger di kisaran 126,6 juta jiwa.
Penyusutan populasi yang dibarengi dengan percepatan penuaan demografi (aging population) menjadi tantangan struktural terbesar bagi stabilitas ekonomi dan sosial Jepang. Berkurangnya usia produktif tidak hanya mengancam sektor tenaga kerja nasional, tetapi juga membebani sistem jaminan sosial dan anggaran belanja negara secara jangka panjang.
Dengan komitmen PM Sanae Takaichi untuk meluncurkan peta jalan strategis baru hingga akhir tahun 2026, dunia internasional kini menanti efektivitas kebijakan pemerintah Jepang dalam membalikkan tren demografi yang kian mengkhawatirkan ini.
