Portalone.net – Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim akhirnya buka suara menanggapi kritik publik yang menilai pemerintahannya tidak proaktif dan bersikap lembek dalam menghadapi krisis kabut asap lintas batas. Kabut pekat tersebut merupakan buntut dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda wilayah Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Anwar usai menghadiri acara peluncuran Proyek Residensi Mahasiswa Universitas Malaya (UM), Kamis (15/10). Menanggapi berbagai desakan agar pemerintah mengambil sikap lebih keras, Anwar menegaskan bahwa pihaknya telah berupaya semaksimal mungkin.
“Kami sudah melakukan yang kami bisa,” kata Anwar kepada awak media, seperti dikutip dari Malay Mail.
Respons Perdana Menteri muncul di tengah gelombang kritik dari sejumlah politisi senior dan oposisi. Mantan Menteri Kesehatan Malaysia Khairy Jamaluddin sebelumnya melayangkan kritik tajam yang menyebut pemerintah terlalu lunak dalam menyikapi persoalan kabut asap dengan Indonesia, seraya mendesak adanya langkah-langkah yang jauh lebih tegas.
Nada serupa juga disuarakan oleh Anggota Parlemen Bagan, Lim Guan Eng. Dalam pidatonya saat membahas Anggaran 2027 di Dewan Rakyat pada hari yang sama, Lim mendesak pemerintahan Anwar untuk mempertimbangkan langkah hukum guna menuntut ganti rugi kepada Indonesia atas dampak polusi yang ditimbulkan.
Lim turut mengusulkan pembentukan gugus tugas ASEAN permanen yang melibatkan Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Filipina guna merespons cepat ancaman karhutla sebelum asap menyebar melintasi perbatasan teritorial.
“Jika pemerintah Indonesia menolak gugus tugas ASEAN dengan alasan kedaulatan nasional, pemerintah Malaysia tak akan punya pilihan selain memulai tindakan hukum untuk menuntut ganti rugi,” tegas Lim. Ia menambahkan, “Rakyat Malaysia tak bisa lagi berdiam diri dan tak bertindak dalam menghadapi krisis kabut asap yang berulang ini.”
Polemik ini mengemuka seiring memburuknya kualitas udara di berbagai wilayah Malaysia akibat kepulan asap karhutla. Berdasarkan data pada Kamis pukul 10.00 pagi, sebanyak 34 dari 68 stasiun pemantauan mencatat Indeks Polusi Udara (Air Pollution Index / API) berada pada tingkat yang tidak sehat.
Dampak krisis ini turut memaksa otoritas setempat meliburkan sekolah-sekolah di Kuala Lumpur dan sejumlah negara bagian sejak beberapa pekan terakhir. Selain ancaman kesehatan bagi masyarakat umum, para pekerja luar ruangan (outdoor workers) juga menghadapi tekanan berat secara ekonomi akibat pembatasan aktivitas tersebut.
