JAKARTA – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH bersama para Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Jambi melakukan audiensi dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Kamis (05/06/2025).
Audiensi ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat khususnya dalam pembangunan sektor kesehatan.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Al Haris menyampaikan berbagai isu strategis dan prioritas pembangunan kesehatan di Provinsi Jambi. Ia menyoroti pentingnya dukungan dari Kementerian Kesehatan dalam upaya peningkatan mutu layanan kesehatan, pemerataan fasilitas kesehatan, serta penguatan sumber daya manusia kesehatan, terutama di daerah-daerah terpencil.
“Hari ini kami bersama Bupati/Wali Kota se-Provinsi Jambi dan jajaran beraudiensi dengan Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, terkait dengan berbagai macam persoalan yang kami hadapi di daerah, menyangkut rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya,” ujar Gubernur Al Haris.
Gubernur Al Haris juga berharap ada solusi konkret dari pemerintah pusat, khususnya terkait percepatan pembangunan rumah sakit daerah, pengadaan tenaga medis seperti dokter, dan pemenuhan sarana prasarana kesehatan lainnya.
“Mudah-mudahan tahun 2026 ada solusi konkret dari pemerintah pusat untuk membantu rumah sakit daerah yang sedang dalam proses pembangunan, termasuk pengadaan dokter dan seluruh sarana prasarana yang dibutuhkan,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Gubernur Al Haris menegaskan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan pusat, termasuk dalam hal penyediaan lahan dan infrastruktur pendukung lainnya.
“Kita juga berbicara terkait kekurangan fasilitas yang ada di daerah. Kita tahu bahwa setiap rumah sakit memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Artinya, kita berharap pusat bisa hadir untuk membantu agar kebutuhan dasar kesehatan masyarakat bisa terpenuhi,” pungkasnya.
Pertemuan ini mencerminkan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat sistem kesehatan nasional yang inklusif dan merata hingga ke pelosok negeri. (*)
