Portalone.net – Di tengah kekosongan kursi Wakil Presiden pasca-berhentinya Gibran Rakabuming Raka dan lawatan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Gugun El Guyanie, menegaskan bahwa kekuasaan pemerintahan tetap berada di tangan presiden secara penuh.
“Kekuasaan pemerintahan tetap di tangan presiden secara penuh,” ujar Gugun saat dihubungi, Minggu (15/11/2026).
Gugun menjelaskan, dalam sistem presidensial murni yang dianut Indonesia, wakil presiden tidak memiliki kekuasaan mandiri melainkan berkedudukan sebagai pembantu presiden. Oleh karena itu, kendali tertinggi pemerintahan tetap berada di tangan presiden kendati yang bersangkutan tengah menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri.
“Sementara roda pemerintahan di dalam negeri dijalankan oleh pembantu presiden yang bernama menteri, sesuai dengan bidangnya masing-masing,” tambahnya.
Menurut Gugun, desain konstitusional Indonesia menempatkan kekuasaan eksekutif secara absolut pada presiden, sementara posisi wapres bersifat membantu. Ia juga menegaskan bahwa lawatan presiden ke luar negeri tidak bisa dikategorikan sebagai “berhalangan tetap”.
Kondisi tersebut berbeda jika presiden dan wakil presiden mengalami berhalangan tetap secara bersamaan seperti mangkat, mengundurkan diri, atau diberhentikan secara bersamaan. Dalam skenario darurat itu, estafet kekuasaan eksekutif sementara akan didelegasikan kepada menteri triumvirat yang terdiri atas Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan.
Di tengah dinamika politik domestik tersebut, Presiden Prabowo Subianto tetap melanjutkan agenda diplomatik internasional. Kepala Negara tiba di Manila, Filipina, pada Sabtu malam (14/11/2026) untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN yang diselenggarakan pada 15–17 November 2026.
Berdasarkan keterangan resmi Sekretariat Presiden RI, pesawat yang membawa Presiden Prabowo beserta rombongan mendarat di Ninoy Aquino International Airport, Pasay, Manila. Salah satu isu krusial yang menjadi sorotan utama dalam rangkaian KTT ASEAN kali ini adalah penanganan kabut asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan regional.

