Portalone.net – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung pemerintah (DTP) bagi pekerja dengan penghasilan bruto maksimal Rp10 juta per bulan pada 2026. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2025 dan berlaku untuk masa pajak Januari–Desember 2026.
Insentif tersebut menyasar pekerja di perusahaan pada lima sektor, yakni industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang dari kulit, serta pariwisata. Fasilitas diberikan untuk pegawai tetap tertentu maupun pegawai tidak tetap tertentu.
Merujuk ketentuan PMK itu, syarat penerima insentif antara lain:
-
Pegawai tetap tertentu
- Memiliki NPWP atau NIK yang sudah terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
- Menerima penghasilan bruto tetap dan teratur paling banyak Rp10 juta per bulan.
-
Pegawai tidak tetap tertentu (termasuk tenaga kerja lepas)
- Memiliki NPWP atau NIK yang terintegrasi di sistem DJP; dan
- Menerima upah rata-rata maksimal Rp500 ribu per hari (bila dibayar harian/mingguan/satuan/borongan) atau maksimal Rp10 juta per bulan (bila dibayar bulanan).
Selain itu, baik pegawai tetap maupun tidak tetap tidak sedang menerima insentif PPh 21 DTP lainnya. Aturan juga menegaskan penghasilan yang sudah dikenai PPh bersifat final tidak termasuk dalam penghasilan yang mendapat insentif ini.
Terkait mekanisme, pemotongan PPh 21 tetap dilakukan secara administratif, namun nilai pajak tersebut dibayarkan kembali secara tunai oleh pemberi kerja, sehingga tidak mengurangi penghasilan bersih yang diterima pekerja.
Sebelumnya, Purbaya juga menegaskan batas maksimal penerima insentif tetap Rp10 juta per bulan dan tidak akan dinaikkan karena pertimbangan beban fiskal.
