Portalone.net – Wakil Gubernur (Wagub) Jambi Abdullah Sani mengatakan Pemerintah Provinsi Jambi bersama pemerintah pusat dan berbagai pihak terus mengintensifkan upaya agar Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muaro Jambi dapat ditetapkan sebagai Warisan Dunia UNESCO.
Menurut Sani, berbagai langkah transformasi dan penataan kawasan tengah dilakukan agar situs purbakala yang disebut sebagai terbesar di Asia Tenggara itu tidak hanya menjadi ruang pelestarian, tetapi juga destinasi wisata sejarah dan spiritual.
Hal tersebut disampaikan Sani saat menerima kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Pelestarian Cagar Budaya Komisi X DPR RI di Pelataran Candi Muaro Jambi Kedaton, Kabupaten Muaro Jambi, Rabu (11/02/2026).
“(Kehadiran Panja Komisi X DPR RI) merupakan wujud perhatian nyata negara terhadap pelestarian warisan budaya nasional, sekaligus menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat,” kata Sani dalam sambutannya.
Dalam rangkaian kegiatan itu, turut digelar sesi tanya jawab dan diskusi untuk membahas upaya pengembangan penataan KCBN Muaro Jambi. Masukan dikumpulkan dari perwakilan pelaku budaya, tokoh adat, arkeolog, hingga masyarakat setempat.
Sani menekankan, KCBN Muaro Jambi bukan hanya memiliki nilai sejarah dan arkeologis, tetapi juga merepresentasikan identitas dan kebanggaan bangsa. Namun, ia mengakui pelestarian cagar budaya masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar.
Sani menyebut Kementerian Kebudayaan RI telah menjalankan proses revitalisasi KCBN Muaro Jambi, yang disebut sebagai situs Buddha terluas di Asia Tenggara dengan luas sekitar 3.981 hektare. Revitalisasi tersebut, kata dia, merupakan tindak lanjut dari UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
“Pemerintah Provinsi Jambi sangat mendukung pelestarian dan pemajuan budaya KCBN Muaro Jambi untuk manfaat budaya, ekonomi, dan ekologi,” ujar Sani.
Ia juga menyinggung pentingnya pendekatan pelestarian yang tidak semata berfokus pada situs cagar budaya, tetapi turut memperhatikan pelindungan alam dan lingkungan. Selain itu, Pemprov Jambi disebut terus mendorong pengembangan kawasan di sekitar situs melalui pemberdayaan masyarakat dan penguatan desa wisata.
Meski demikian, Sani menilai peluang menjadikan KCBN Muaro Jambi sebagai warisan dunia disertai tantangan yang perlu ditangani bersama, terutama agar pengembangan kawasan juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Karena itu, ia berharap dukungan DPR RI, khususnya Komisi X, untuk mendorong kebijakan nasional yang kuat, dukungan anggaran memadai, serta penguatan regulasi dan pengawasan lintas sektor.
“Pelestarian cagar budaya harus mampu memberikan manfaat sosial dan ekonomi secara berkelanjutan bagi masyarakat sekitar, tanpa mengorbankan nilai dan keaslian warisan budaya itu sendiri,” kata Sani.
Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan Panja Pelestarian Cagar Budaya dibentuk untuk menjalankan fungsi pengawasan perlindungan dan pemanfaatan situs-situs bersejarah berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2010 dan UU Nomor 5 Tahun 2017.
“Cagar budaya Candi Muaro Jambi sangat luar biasa dan harus dilestarikan. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, kita harus dukung bersama untuk dikelola demi memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” ujar Hetifah.
Hetifah juga menyebut Candi Muaro Jambi sebagai peninggalan abad ke-6 yang wajib dilestarikan karena nilai sejarahnya, termasuk sebagai pusat pendidikan Buddha di kawasan Asia Tenggara. Ia menilai pelestarian membutuhkan dukungan sumber daya manusia dan pendanaan, serta mendorong komitmen pemerintah pusat dan daerah.
Di akhir kegiatan, Sani menyampaikan harapannya agar kunjungan kerja Panja Komisi X DPR RI dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kondisi di lapangan, sekaligus melahirkan rekomendasi kebijakan yang konkret untuk memperkuat pelestarian KCBN Muaro Jambi sebagai warisan budaya bangsa dan dunia.
