Portalone.net – Gubernur Jambi Al Haris menekankan pentingnya penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Al Haris saat mengukuhkan Zulherizal sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi menggantikan Mardiyanto Arif Rakhmadi di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa (23/6/2026).
Menurut Al Haris, peran BPKP saat ini telah bertransformasi lebih luas. BPKP tidak lagi sekadar menjalankan fungsi audit atau mencari kesalahan, melainkan telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam memberikan kajian, analisis, dan rekomendasi kebijakan pembangunan.
“Jabatan Kepala BPKP kini setara dengan menteri. Ini menunjukkan betapa vitalnya peran lembaga ini. Saya sering meminta BPKP untuk mengkaji, menilai, dan menganalisis suatu kebijakan sebelum diterapkan di daerah. Rekomendasi dari BPKP menjadi bahan krusial bagi saya dalam mengambil keputusan,” ujar Al Haris.
Ia menegaskan, koordinasi yang erat antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan BPKP menjadi kunci untuk menjaga agar program-program pembangunan, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Sinergi ini diharapkan mampu meminimalkan risiko kerugian negara.
Al Haris secara khusus meminta para kepala daerah untuk tidak ragu melibatkan BPKP dalam mengawal jalannya pemerintahan. Ia bahkan mempersilakan para bupati dan wali kota untuk berkonsultasi kepada BPKP jika menemui kebimbangan dalam mengambil langkah strategis di lapangan.
“Kami perlu merapatkan barisan mengawal program pusat di daerah agar tidak menimbulkan kerugian negara. Keuangan yang masuk ke Jambi adalah tanggung jawab kita bersama untuk mengawalnya agar dimaksimalkan demi rakyat,” tegas Gubernur.
Terkait pengawasan anggaran, Al Haris menekankan pentingnya langkah preventif dan respons cepat. Ia mendorong BPKP untuk proaktif melakukan audit jika ditemukan indikasi penyimpangan, termasuk menindaklanjuti informasi yang berkembang di masyarakat maupun media massa.
“Kita harus cepat mengambil langkah jika ada indikasi penyimpangan agar kerugian tidak melebar. Silakan lakukan audit cepat jika ada informasi yang beredar. Tujuannya agar segera bisa dibenahi,” tambahnya.
Meski mengakui situasi ekonomi global saat ini sedang dalam kondisi yang menantang, Al Haris optimistis stabilitas ekonomi di Provinsi Jambi tetap terjaga melalui tata kelola anggaran yang tepat sasaran. Komitmen tersebut, lanjutnya, menjadi fokus utama pemerintah daerah agar masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari setiap rupiah anggaran yang digunakan.
“Ke depan, kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Kita harus memastikan keuangan negara dikelola dengan sebaik-baiknya agar rakyat nyaman dan pembangunan di daerah berlangsung optimal,” pungkas Al Haris.
Pengukuhan tersebut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jambi, para kepala daerah dari kabupaten/kota, pimpinan instansi vertikal, serta pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
