Portalone.net – Proses penegakan hukum internal di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali berlanjut. Hari ini, Selasa (17/11), Divisi Propam Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap tersangka kasus penyadapan ilegal, Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
Sidang etik yang dilangsungkan di Markas Besar Polri tersebut dipimpin oleh mantan Irjen Kemenkum, Komjen Pol Hendro Pandowo, didampingi Aslog Polri Irjen Pol Agus Dwi Hermawan selaku Wakil Ketua KKEP.
Sementara itu, jajaran anggota Majelis KKEP yang mengadili perkara ini terdiri dari:
- Irjen Pol Untung Widiatmoko (Kadiv Hubinter Polri)
- Irjen Pol Arie Ardian Rishadi (Kakortas Tipidkor Polri)
- Irjen Pol Toni Ariadi Efendi (Widyaiswara Kepolisian Utama Tk I Sespim Lemdiklat Polri)
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menyatakan bahwa seluruh rangkaian persidangan digelar dengan menjunjung tinggi profesionalitas dan objektivitas.
“Rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas,” ujar Trunoyudo kepada wartawan, Senin (16/11).
Irjen Eko Hadi dipersangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Menurut Polri, dugaan pelanggaran tersebut mencakup penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan, ketidakproseduralan, serta permufakatan jahat dalam melakukan akses ilegal. Tindakan tersebut diduga dilakukan Eko Hadi saat menjabat sebagai Kabagmon maupun ketika mengemban tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri, dengan memanfaatkan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional Bareskrim Polri.
Kasus ini merupakan bagian dari skandal penyadapan ilegal yang menyasar sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Presiden RI Prabowo Subianto. Berdasarkan temuan awal penyidik, jaringan penyadapan ini tidak hanya menargetkan kepala negara, tetapi juga sejumlah menteri, tokoh politik, pengusaha, insan media, hingga tokoh masyarakat.
Hingga saat ini, Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam pusaran kasus tersebut. Mereka adalah:
- Jenderal Pol (Purn/Aktif) Listyo Sigit Prabowo (Eks Kapolri / Eks Kepala KSP)
- Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (Kadiv Hukum Polri / Mantan Ajudan Presiden Prabowo)
- Irjen Pol Eko Hadi Santoso (Eks Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri)
- Irjen Pol Slamet Uliandi (Eks Kadiv TIK Polri)
Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP, Pasal 332 KUHP ayat (1) dan (2), serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kecuali Irjen Slamet Uliandi, ketiga tersangka saat ini telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.
Sebelumnya, Irjen Ahrie Sonta telah lebih dulu menjalani sidang etik pada pekan lalu dan dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Namun, yang bersangkutan langsung mengajukan banding atas putusan tersebut.
Lantas, kapan giliran eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjalani sidang etik, serta siapa jenderal yang akan memimpin majelis sidangnya?
Terkait hal ini, Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa institusinya berkomitmen untuk memproses seluruh terduga pelanggar tanpa terkecuali, termasuk terhadap jenderal bintang empat yang pernah memimpin Korps Bhayangkara tersebut.
“Polri punya sistem dan prosedur yang ada. Siapapun dia terduga pelaku pelanggar, tidak ada perbedaan istimewa,” tegas Isir beberapa waktu lalu.
Kendati demikian, hingga berita ini diturunkan, pihak Divisi Humas Polri belum merilis kepastian jadwal maupun susunan majelis KKEP yang akan mengadili Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Polri memastikan perangkat sidang untuk mantan orang nomor satu di kepolisian tersebut nantinya akan ditentukan langsung oleh Kapolri dan akan diumumkan kepada publik pada kesempatan berikutnya.
