Portalone.net – Gelombang demonstrasi masif yang dimotori oleh puluhan ribu pelajar SMA (lycée) mengguncang Prancis dalam sepekan terakhir. Aksi yang melibatkan setidaknya 1.200 institusi pendidikan ini tidak hanya melumpuhkan aktivitas belajar-mengajar, tetapi juga memicu bentrokan fisik dengan aparat keamanan serta debat panas di tingkat nasional mengenai masa depan sistem pendidikan publik.
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, lebih dari 5.000 orang telah ditangkap sejak aksi protes meletus pada Senin lalu. Sementara itu, Kementerian Pendidikan mencatat sekitar 735 lembaga pendidikan terdampak secara langsung, dengan serikat pelajar memastikan gelombang unjuk rasa lanjutan akan kembali digalang pada Selasa (6/10).
Di balik aksi turun ke jalan yang berujung pada penggunaan gas air mata oleh polisi, para pelajar menyuarakan akumulasi kekecewaan mendalam terhadap kemunduran fasilitas dan kualitas layanan di sekolah-sekolah negeri.
Kritik utama tertuju pada kronisnya kekurangan guru dan tenaga pendukung. Data Kementerian Pendidikan menunjukkan bahwa sepanjang tahun ajaran 2024–2025, hampir 10% jam pelajaran di sekolah menengah negeri gagal terlaksana, di mana sekitar 7,5% di antaranya diakibatkan oleh ketiadaan guru pengganti.
Bagi para siswa, angka statistik tersebut termanifestasi dalam realitas harian yang memprihatinkan:
-
Infrastruktur yang Buruk: Mulai dari minimnya kursi kelas, kelas padat berisi hingga 35 siswa, toilet yang tidak memadai, hingga gedung sekolah yang mengalami kebocoran.
-
Krisis Fasilitas Termal: Para siswa mengeluhkan ketidakmampuan sekolah menyediakan kondisi belajar yang layak saat gelombang panas melanda, di mana suhu ruangan bisa mencapai titik yang tidak tertahankan.
-
Fasilitas Pendukung yang Minim: Ketiadaan perawat sekolah, pengawas yang memadai, serta anggaran operasional yang serba terbatas memperparah lumpuhnya ekosistem pendidikan.
Selain masalah infrastruktur fisik, para demonstran juga melayangkan protes terhadap Parcoursup, sistem pendaftaran universitas daring nasional yang dinilai sarat birokrasi, memicu tingkat stres tinggi, dan menggerus kepercayaan generasi muda terhadap transparansi sistem pendidikan Prancis.
Pemerintah Prancis berada di bawah tekanan berat. Di satu sisi, pejabat tinggi pemerintah mengakui bahwa keluhan yang disuarakan para pelajar memiliki dasar yang kuat. Namun di sisi lain, otoritas mengecam eskalasi kekerasan yang terjadi dan menuduh kelompok politik kiri garis keras sengaja menunggangi gerakan moral ini untuk kepentingan politis.
Di tengah situasi yang memanas, Menteri Pendidikan Édouard Geffray mengakui bahwa kompleksitas masalah ini kian berlipat ganda akibat karakteristik demonstrasi itu sendiri.
“Salah satu kesulitan dalam gerakan ini adalah tidak adanya tuntutan nasional. Semuanya bermula dari tuntutan-tuntutan lokal,” ujar Geffray.
Variasi isu yang berbeda di setiap wilayah membuat perumusan solusi komprehensif menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah.
Sementara itu, kritikus dan kelompok masyarakat sipil turut mengecam tindakan kepolisian yang dinilai menggunakan kekuatan berlebihan dalam membubarkan massa demonstran, mengingat mayoritas peserta aksi secara hukum masih berusia di bawah umur (antara 14 hingga 18 tahun).
Dengan rencana aksi lanjutan yang dijadwalkan pada Selasa mendatang, pemerintah Prancis dituntut untuk segera mengambil langkah konkret guna meredam krisis—bukan hanya dengan pendekatan keamanan, melainkan melalui pembenahan fundamental atas infrastruktur dan kualitas pendidikan publik di negeri itu.
