Portalone.net – Gubernur Jambi Al Haris menyambut hangat para peserta Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) dalam acara jamuan makan malam. Di hadapan para kepala daerah, Al Haris menekankan pentingnya perjuangan bersama dalam meraih hak daerah, terutama terkait Participating Interest (PI).
Acara makan malam tersebut digelar di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Kamis (7/5/2026) malam. Suasana akrab menyelimuti pertemuan para pimpinan daerah penghasil energi di Indonesia tersebut.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Jambi, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Jika selama berada di Jambi terdapat kekurangan dalam penyambutan dan pelayanan kami sebagai tuan rumah, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya,” ujar Al Haris dalam sambutannya.
Al Haris menyoroti tantangan besar yang dihadapi daerah penghasil minyak dan gas. Menurutnya, meski potensi sumber daya alam di daerah sangat melimpah, proses untuk mendapatkan hak bagi hasil yang semestinya masih menemui jalan terjal.
Ia menegaskan bahwa Participating Interest (PI) merupakan instrumen strategis yang harus diperjuangkan demi meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Kita berharap ada terobosan dan kebijakan yang lebih memudahkan daerah dalam memperoleh haknya, termasuk Participating Interest. Ini penting agar penerimaan negara meningkat dan bagi hasil ke daerah juga semakin baik,” tegasnya.
Baca Juga:
Lebih lanjut, Gubernur Jambi ini mengajak seluruh anggota ADPMET untuk memperkuat solidaritas. Menurutnya, Rakernas ini harus menjadi momentum strategis untuk menyatukan langkah dan merumuskan kebijakan yang berpihak pada daerah.
“Kita semua satu rumah besar. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi bagian dari ibadah dan membawa manfaat bagi masyarakat,” pungkas Al Haris.
Acara jamuan ini merupakan bagian dari rangkaian agenda Rakernas ADPMET 2026 di Jambi. Pertemuan ini diharapkan menghasilkan poin-poin rekomendasi yang kuat untuk disampaikan kepada pemerintah pusat terkait tata kelola energi dan distribusi pendapatan ke daerah.
