Portalone.net – Polda Jambi menerima kunjungan kerja Komisi III DPR RI dalam rangka agenda pengawasan parlemen terhadap kinerja kepolisian di daerah, Kamis (22/1/2026). Kunjungan tersebut juga dimanfaatkan sebagai forum dialog untuk menelaah kesiapan aparat penegak hukum dalam menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang resmi diberlakukan sejak 2 Januari 2026.
Rombongan Komisi III DPR RI yang hadir di antaranya Dr. Hinca IP Pandjaitan XII, S.H., M.H., ACCS., Sudin, S.E., Mangihut Sinaga, S.H., M.H., H. Benny Utama, S.H., M.M., Nabil Husien Said Amin Alrasydi, serta H. Hasbiallah Ilyas, S.Ag. Kedatangan mereka disambut langsung Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar bersama pejabat utama Polda Jambi dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) Provinsi Jambi.
Pertemuan berlangsung di Mapolda Jambi. Dalam kesempatan itu, Komisi III DPR RI menerima pemaparan mengenai program dan langkah strategis kepolisian di wilayah Jambi. Selain membahas kesiapan internal Polri dalam mengimplementasikan KUHP baru, diskusi juga menyinggung penanganan sejumlah perkara yang menjadi perhatian publik dengan melibatkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi dan Badan Narkotika Nasional (BNN).
Salah satu poin yang dibahas adalah laporan pengaduan masyarakat terkait perkara yang melibatkan guru honorer di Kabupaten Muaro Jambi. Komisi III DPR RI mendalami proses penanganan perkara tersebut dengan mendengarkan penjelasan dari Kapolda Jambi, Kejati Jambi, serta instansi terkait lainnya.
Berdasarkan pemaparan yang diterima, Komisi III DPR RI menilai proses hukum dalam perkara tersebut telah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Anggota Komisi III DPR RI, Dr. Hinca IP Pandjaitan XII, mengatakan pihaknya tidak menemukan permasalahan dalam penanganan kasus dimaksud dan mengapresiasi profesionalisme aparat penegak hukum di Jambi.
Baca Juga:
“Setelah kami mendengar langsung penjelasan dari seluruh pihak terkait, kami menilai penanganan perkara ini telah selesai dan berjalan sesuai mekanisme hukum. Kami menghargai dan mengapresiasi kinerja Polda Jambi dan Kejati Jambi,” kata Hinca.
Komisi III DPR RI juga berharap koordinasi dan kerja sama antara DPR RI, aparat penegak hukum, serta para pemangku kepentingan di Provinsi Jambi terus ditingkatkan.
“Komisi III DPR RI apresiasi dengan penuh hormat kepada Polda dan jajaran di Jambi dan Kejati jajaran di Jambi,” ujarnya.
Menurut Komisi III, sinergi yang solid menjadi kunci untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan di tengah masyarakat, serta terciptanya situasi yang aman dan kondusif di wilayah Jambi.
