Adapun tuntutan Asosiasi Honorer se-Provinsi Jambi ini seperti gaji yang standar UMR, pengangkatan status honorer menjadi PPPK, lalu PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh waktu, sampai pada kesetaraan dan keadilan bagi yang sudah memenuhi syarat agar di perhatikan menjadi prioritas saat pembukaan PPPK.
Semua tuntutan itupun dibahas satu persatu kemudian mencapai mufakat. Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz pun secara tegas mengatakan akan segera menindaklanjuti secara kongret hasil rapat dan kesepakatan bersama ini.
“Dalam waktu dekat kita akan segera melakukan konsultasi dan koordinasi ke seluruh stake holder. Kita mulai dari perwakilan kita di Senayan (DPR RI), kemudian Kementrian terkait untuk memastikan perjuangan ini sampai,” tegas Hafiz.
Diakhir pertemuan, Asosiasi Honorer ini mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada DPRD, mereka pun bersama para pimpinan dan Anggota DPRD yang hadir menutup rapat bersama dengan menyanyikan lagu “Padamu Negeri”. (*)
