Portalone.net – Di tengah banjir, longsor, dan kebakaran hutan yang berulang dari tahun ke tahun, masyarakat kerap menjadi pihak yang paling awal dan paling besar menanggung dampaknya. Rumah terseret arus, sawah rusak, sumber penghidupan hilang, hingga korban jiwa yang tak terhindarkan. Negara biasanya hadir setelah semuanya terjadi melalui bantuan sosial, relokasi, dan perbaikan infrastruktur.
Namun berbagai langkah tersebut dinilai masih sebatas penanganan “setelah kejadian”. Respons yang bersifat kuratif itu penting, tetapi tidak menyentuh akar masalah, pencegahan yang bertumpu pada hukum lingkungan yang tegas dan berdaya paksa.
Indonesia sejatinya tidak kekurangan regulasi. Persoalan yang lebih krusial, menurut pengamat kebijakan, justru terletak pada lemahnya keberanian politik untuk menempatkan perlindungan lingkungan di atas kepentingan ekonomi jangka pendek.
Dalam praktiknya, izin usaha sering kali lebih “sakral” dibanding daya dukung lingkungan. Tata ruang dinilai mudah dinegosiasikan, sementara AMDAL kerap diperlakukan sekadar sebagai dokumen administratif, bukan instrumen penyaring risiko.
Padahal, hukum lingkungan idealnya bekerja seperti sistem peringatan dini negara mampu menghentikan proyek sejak awal jika berpotensi merusak ekosistem dan membahayakan keselamatan publik. Bukan hanya hadir untuk menghitung kerugian ketika bencana sudah telanjur terjadi.
Baca Juga:
Sejumlah pihak menilai banyak bencana yang terjadi hari ini merupakan akumulasi dari kegagalan kebijakan masa lalu, termasuk penegakan hukum yang tidak konsisten. Setiap banjir besar, longsor di kawasan rawan, dan kebakaran lahan berulang dipandang sebagai “catatan” atas pembiaran yang terus terjadi.
Jika hukum lingkungan tetap diposisikan sebagai pelengkap administrasi investasi, maka Indonesia bukan hanya terjebak dalam pusaran bencana, tetapi juga pusaran pembiaran hukum. Dan ketika pembiaran terus berlanjut, alam akan memberi peringatan dengan dampak yang kian keras dan meluas.
