Portalone.net – Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengalihkan status penahanan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumah menuai sorotan tajam. Keputusan ini dinilai mendadak dan menciptakan kesan adanya perlakuan istimewa terhadap tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 tersebut.
Yaqut sebelumnya resmi ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK pada 12 Maret 2026, setelah gugatan praperadilannya ditolak. Namun, baru sepekan mendekam di balik jeruji besi, statusnya kini berubah.
Informasi mengenai keluarnya Yaqut dari rutan pertama kali mencuat dari pernyataan Silvia Rinita Harefa, istri eks Wamenaker Immanuel Ebenezer, saat menjenguk suaminya di rutan.
“Tadi sempat enggak lihat Gus Yaqut ya. Infonya sih, katanya keluar Kamis (19/3) malam,” ujar Silvia di Gedung Merah Putih KPK, Sabtu (21/3/2026).
Merespons hal tersebut, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya pengalihan status penahanan terhadap Yaqut (YCQ) sejak Kamis malam. Budi menyebut keputusan ini berdasarkan permohonan keluarga yang diajukan pada 17 Maret.
“Penyidik melakukan pengalihan jenis penahanan tersangka YCQ dari Rutan KPK menjadi tahanan rumah. Hal ini berdasarkan pertimbangan Pasal 108 ayat (1) dan (11) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP,” jelas Budi, Minggu (22/3/2026).
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, melontarkan kritik keras. Ia menyebut langkah KPK ini “diam-diam” dan mengecewakan publik.
“Ini memecahkan rekor MURI sejak KPK berdiri 2003. Belum pernah ada pengalihan status penahanan yang dilakukan secara diam-diam tanpa pengumuman transparan,” kata Boyamin.
Ia bahkan membandingkan perlakuan KPK terhadap mendiang Lukas Enembe. Menurutnya, mantan Gubernur Papua tersebut sulit mendapatkan pembantaran meski dalam kondisi sakit parah.
“Sangat tidak tahu alasan apa yang dipakai KPK. Dibandingkan Lukas Enembe yang sakit saja sering ditarik lagi ke tahanan,” imbuhnya.
