Komisi III DPR Pastikan Celah Pemerasan di RUU Perampasan Aset Resmi Ditutup

Rapat Pleno Komisi III DPR RI Pengesahan Tingkat Satu RUU Perampasan Aset. (Foto: Ist)

Portalone.net – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya selangkah lagi disahkan menjadi undang-undang. Seluruh fraksi di Komisi III DPR RI secara bulat menyetujui naskah tersebut untuk dibawa ke Rapat Paripurna terdekat guna pengesahan tingkat dua.

Persetujuan ini diambil dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat satu di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri oleh perwakilan pemerintah, termasuk Wakil Menteri Hukum Eddward Sharief Omar Hiariej (Eddy Hiariej).

“Hadirin yang kami hormati, kami minta persetujuan anggota Komisi III DPR RI dan pemerintah, apakah naskah RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat dua yaitu pengambilan keputusan yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR terdekat?” tanya Dasco kepada peserta rapat, yang dijawab serempak dengan kata “Setuju.”

Menanggapi kekhawatiran publik, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan bahwa celah penggunaan undang-undang ini sebagai instrumen kekuasaan maupun alat pemerasan oleh aparat penegak hukum telah ditutup rapat melalui proteksi ketat dalam naskah regulasi.

“Hal lain juga dipertegas kekhawatiran masyarakat terkait dijadikannya undang-undang ini sebagai alat kekuasaan atau alat untuk memeras oleh aparat penegak hukum sudah kita proteksi, Pak Dasco, semua sehingga peluang menjadikan undang-undang ini alat kekuasaan, Insya Allah sudah tertutup,” ujar politikus Partai Gerindra tersebut.

Selain itu, Habiburokhman menilai kehadiran UU Perampasan Aset ini akan membawa angin segar bagi para korban kejahatan finansial, khususnya korban investasi dan perdagangan saham bodong. Menurutnya, mekanisme baru ini memungkinkan korban untuk langsung menerima dana ganti rugi dari hasil penjualan aset pelaku tindak pidana.

“Dengan undang-undang perampasan aset ini, para korban investasi masal tersebut bisa langsung mendapatkan ganti kerugian dengan penjualan aset para pelaku tindak pidana tersebut,” imbuhnya.

Sementara itu, Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa proses perumusan RUU ini telah melalui jalan panjang dan mendalam. Pembahasan melibatkan total 87 kali rapat sejak September 2025 demi menyerap aspirasi luas dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari praktisi hukum, kelompok advokat, hingga kalangan mahasiswa.

“Sehingga alhamdulillah pada hari ini sudah diselesaikan finalisasi rancangan undang-undang tindak pidana perampasan aset tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya,” tutur Dasco.

Dengan rampungnya tahap finalisasi dan persetujuan seluruh delapan fraksi di Komisi III, agenda selanjutnya adalah membawa naskah undang-undang ini ke Rapat Paripurna DPR RI yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (19/11).

Catatan Penting: Tulisan ini dilindungi oleh hak cipta. Dilarang keras mengambil, menyalin, atau menyebarluaskan isi tulisan tanpa persetujuan tertulis dari media atau penulis.

Komentar (0)

Mari berdiskusi dengan sehat. Hindari kata-kata kasar dan provokasi.

💡 Info: Anda akan diminta untuk registrasi/login singkat saat mengirim komentar. Sesi Anda akan otomatis tersimpan untuk kemudahan berkomentar ke depannya.

😀 😂 😍 🙏 👍 🔥 🎉 😢

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Registrasi Diperlukan

Silahkan daftar untuk bergabung dalam diskusi.

Sudah punya akun? Login di sini

Tinggalkan Balasan