Portalone.net – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi melakukan kunjungan konsultasi ke Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (10/02/2026).
Kunjungan ini dilakukan guna melaporkan kondisi infrastruktur jalan di Provinsi Jambi yang kian memprihatinkan, sekaligus memperjuangkan dukungan anggaran dari pusat.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Jambi, Ansori Hasan, mengungkapkan bahwa salah satu fokus utama yang dilaporkan adalah kerusakan parah di sejumlah titik jalan nasional maupun provinsi.
Ansori menyebutkan, kondisi jalan di Jambi saat ini masih menghadapi tantangan besar, terutama pada urat nadi logistik di wilayah tersebut.
“Kami menyampaikan kondisi jalan nasional dan provinsi di Jambi yang masih menunjukkan tantangan kerusakan, terutama pada jalur Lintas Timur,” ujar Ansori dalam keterangannya, Selasa.
Menurutnya, perbaikan jalan tersebut mendesak dilakukan karena jalur Lintas Timur merupakan rute vital bagi mobilitas barang dan orang antarprovinsi di Sumatera.
Selain melaporkan kerusakan fisik, Komisi III juga memaparkan kendala finansial yang dihadapi Pemerintah Provinsi Jambi. Dengan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terbatas, perbaikan menyeluruh sulit direalisasikan tanpa bantuan pusat.
“Pemerintah Daerah memerlukan anggaran yang cukup besar, mengingat kerusakan jalan di Provinsi Jambi cukup memprihatinkan dengan kondisi anggaran yang terbatas,” lanjutnya.
Dalam pertemuan tersebut, pihak DPRD juga mempertanyakan kepastian alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 untuk proyek pembangunan maupun pemeliharaan jalan di Bumi Pucuk Jambi Sembilan Lurah.
Sebagai solusi jangka panjang untuk meringankan beban keuangan daerah, Komisi III DPRD Jambi mengusulkan kepada Ditjen Bina Marga agar status beberapa ruas jalan provinsi ditingkatkan menjadi jalan nasional.
Dengan perubahan status tersebut, tanggung jawab pemeliharaan dan pembangunan jalan akan beralih ke Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait.
“Biaya perbaikan jalan butuh biaya cukup besar. Karena itu, kami mendorong agar beberapa titik jalan provinsi statusnya dinaikkan menjadi jalan nasional,” pungkas Ansori.
DPRD Jambi berharap melalui konsultasi ini, pemerintah pusat memberikan atensi khusus terhadap pemerataan pembangunan infrastruktur di Jambi guna mendukung pertumbuhan ekonomi regional.
