Dari sisi prospek makro, OECD menilai Indonesia sedang melewati “soft patch”. OECD memproyeksikan PDB riil tumbuh 4,8% pada 2026 dan menyebut biaya pinjaman yang tinggi masih membebani investasi, sementara ketidakpastian kebijakan fiskal domestik dapat menahan dorongan konsumsi dan investasi.
OECD juga memperingatkan pertumbuhan ekspor berpotensi melambat karena ketegangan perdagangan global, serta menyebut pelemahan harga komoditas bisa menekan penerimaan ekspor. Dalam laporan yang sama, OECD menulis depresiasi mata uang dapat merembes ke harga domestik sehingga inflasi diproyeksikan naik ke sekitar 3% pada 2026.
Tekanan global itu tercermin dalam sikap kebijakan moneter. Bank Indonesia pada rapat 16–17 Desember 2025 menahan BI-Rate di 4,75%, dengan alasan menjaga stabilitas rupiah di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi sambil tetap mendorong pertumbuhan.
BI menyatakan akan “mencermati ruang” penurunan suku bunga lebih lanjut, dengan prakiraan inflasi 2026 tetap dalam sasaran 2,5±1%. Namun BI juga mencatat tekanan harga pangan bergejolak masih ada: inflasi volatile food disebut relatif tinggi dan dipengaruhi gangguan cuaca serta pasokan terbatas pada komoditas tertentu. Bagi pedagang, fluktuasi pangan seperti ini biasanya cepat terasa baik melalui harga kulakan yang naik-turun maupun daya beli pelanggan yang sensitif terhadap kebutuhan pokok.
Di luar permintaan, banyak keluhan usaha juga datang dari sisi biaya. Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani, dikutip pemberitaan ekonomi, menyebut biaya logistik Indonesia masih sekitar 14,2% dari PDB turun dibanding 2018, tetapi tetap tinggi dan menekan pelaku usaha sekaligus memengaruhi harga dan daya saing. Biaya distribusi yang mahal biasanya paling memberatkan pelaku UMKM/ritel karena ruang menaikkan harga jual terbatas.
Faktor lain yang kerap disebut pelaku industri adalah ketidakpastian biaya tenaga kerja. Menjelang 2026, Kadin menilai perubahan aturan pengupahan dapat memengaruhi industri melalui jalur biaya produksi, iklim investasi, dan penyerapan tenaga kerja, termasuk risiko kenaikan biaya tenaga kerja yang lebih struktural pada sektor tertentu. Pada level perusahaan, kekhawatiran biaya ini sering diterjemahkan menjadi penundaan ekspansi, efisiensi, atau pengurangan perekrutan yang pada akhirnya ikut menahan permintaan di rantai pasok.
Secara ringkas, “terasa makin sulit” pada 2026 umumnya terjadi karena tumpang tindih beberapa tekanan berikut: permintaan yang tidak selalu sejalan dengan angka pertumbuhan karena isu kualitas pekerjaan dan upah riil, biaya modal dan kehati-hatian investasi saat sentimen melemah, risiko ekspor dari ketegangan perdagangan dan potensi pelemahan komoditas, volatilitas harga pangan akibat faktor cuaca/pasokan, biaya logistik yang masih tinggi, serta ketidakpastian komponen biaya seperti pengupahan.
