Fadli Zon Mengaku Jadi Korban Penyadapan Sejak 2021, Sebut Dirinya Salah Satu yang Terlama

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon Memberikan Keterangan Terkait Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal. (Foto: Ist)

Portalone.net – Wakil Ketua Umum sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Fadli Zon, mengungkapkan bahwa dirinya merupakan salah satu korban penyadapan ilegal yang diduga melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menurut Fadli, aktivitas penyadapan terhadap nomor telepon selulernya telah berlangsung selama lima tahun, terhitung sejak 2021 hingga 2026.

Fakta tersebut terungkap setelah Fadli menjalani rangkaian pemeriksaan oleh penyidik kepolisian terkait perkara penyadapan yang hingga kini masih terus didalami.

“Ternyata nomor handphone saya telah disadap sejak 2021 hingga 2026,” ungkap Fadli melalui pernyataan di akun media sosial X pribadinya, Sabtu (21/11).

Fadli menjelaskan, dirinya telah dua kali dimintai keterangan oleh aparat kepolisian dalam kasus ini. Dari hasil pemeriksaan tersebut, diketahui bahwa ia menjadi salah satu target dengan durasi penyadapan terlama, mengingat kapasitas jabatannya di pucuk pimpinan partai.

“Termasuk yang paling lama disadap. Saya disadap sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina dan Wakil Ketua Umum Partai,” tegasnya.

Dalam penyidikan kasus penyadapan ilegal ini, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menetapkan empat perwira tinggi Polri aktif sebagai tersangka. Keempat tersangka tersebut meliputi eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2, serta Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dari keempat tersangka, tiga di antaranya Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso telah resmi ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob Mabes Polri, sementara Slamet Uliandi tidak dilakukan penahanan.

Pengusutan kasus penyadapan ilegal ini turut merembet pada penyidikan dugaan tindak pidana makar terhadap Presiden Prabowo Subianto. Terbaru, pihak kepolisian telah mengumumkan dua nama perwira Polri lainnya, yakni Brigjen Tedjo Kusumo (TK) dan Kombes Iman Imanuddin (IM), yang diduga memiliki keterkaitan dalam perkara dugaan permufakatan makar tersebut.

Catatan Penting: Tulisan ini dilindungi oleh hak cipta. Dilarang keras mengambil, menyalin, atau menyebarluaskan isi tulisan tanpa persetujuan tertulis dari media atau penulis.

Komentar (0)

Mari berdiskusi dengan sehat. Hindari kata-kata kasar dan provokasi.

💡 Info: Anda akan diminta untuk registrasi/login singkat saat mengirim komentar. Sesi Anda akan otomatis tersimpan untuk kemudahan berkomentar ke depannya.

😀 😂 😍 🙏 👍 🔥 🎉 😢

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Registrasi Diperlukan

Silahkan daftar untuk bergabung dalam diskusi.

Sudah punya akun? Login di sini

Tinggalkan Balasan