Portalone.net – Presiden RI Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10). Dalam taklimatnya, kepala negara menyampaikan sejumlah pandangan strategis yang mencakup dinamika politik nasional, tantangan ekonomi global, kedaulatan bangsa, hingga ketegasan pemerintah terhadap isu lingkungan dan pasar modal.
Membuka arahannya, Prabowo memberikan apresiasi atas kerja keras jajaran menteri dalam dua tahun pertama masa kepemimpinannya. Ia menilai Kabinet Merah Putih telah bekerja secara maksimal di tengah beratnya tantangan global, mulai dari konflik geopolitik terbuka hingga ketidakpastian rantai pasok dunia.
“Saya sebagai pemimpin saudara-saudara, saya sebagai yang diberi mandat oleh rakyat, saya merasa bahwa saudara-saudara sebagai pembantu-pembantu inti saya jalankan tugas untuk bangsa dan rakyat. Saya merasa bahwa saudara-saudara telah bekerja dengan sangat keras,” ujar Prabowo.
Menanggapi kritik publik terkait komposisi koalisi dan kabinetnya yang dinilai gemuk, Prabowo memberikan penjelasan terbuka. Ia menegaskan bahwa langkah merangkul banyak kekuatan politik dilakukan demi menyatukan elemen bangsa dalam membangun kesejahteraan rakyat.
“Koalisi kita besar, benar, karena saya ingin sebanyak mungkin kekuatan bersatu untuk jalankan perbaikan kehidupan rakyat kita,” tegasnya.
Prabowo menilai salah satu kelemahan klasik kaum elite di Indonesia adalah kecenderungan untuk terkotak-kotak dan mementingkan ego sektoral. Ia juga membandingkan kondisi demokrasi di Indonesia dengan negara-negara Barat di Eropa yang menurutnya justru kerap melahirkan kekacauan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, persatuan nasional tetap menjadi fondasi utama menjaga stabilitas negara seluas Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo mengingatkan jajarannya mengenai sejarah panjang intervensi pihak asing terhadap kedaulatan Indonesia. Menurutnya, kekuatan global kerap berupaya memecah belah bangsa agar Indonesia tidak tumbuh menjadi negara maju. Ia mencontohkan sejumlah pergolakan masa lalu, mulai dari pemberontakan DI/TII, APRA, RMS, PRRI/Permesta, hingga Peristiwa Madiun 1948 yang sarat dengan unsur adu domba eksternal.
Di tengah lanskap geopolitik modern, Prabowo menekankan bahwa instrumen ekonomi seperti mata uang, jalur ekspor-impor, hingga ketersediaan pangan telah bertransformasi menjadi senjata dalam persaingan global.
“Sekarang mata uang jadi senjata. Sekarang ekspor impor jadi senjata, sekarang pangan jadi senjata, beras jadi senjata. Jadi bisnis tidak bisa kita pandang murni bisnis,” ucapnya.
Isu lingkungan turut menjadi sorotan tajam. Prabowo menegaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali melanda sejumlah wilayah bukan sekadar fenomena alam, melainkan akibat dari ulah manusia yang dikategorikannya sebagai kejahatan kemanusiaan.
“Kita anggap ini terorisme lingkungan, kejahatan terhadap kemanusiaan. Karena apa yang mereka lakukan membahayakan kesehatan jutaan rakyat kita,” tegas Prabowo. Ia lantas memerintahkan aparat penegak hukum dan intelijen untuk mengusut tuntas korporasi yang terlibat serta tidak ragu mencabut izin operasional perusahaan yang melanggar.
Selain masalah lingkungan, Prabowo turut mengirimkan pesan terbuka kepada penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) di tengah ancaman peninjauan kembali status pasar modal Indonesia menjadi standalone market. Menanggapi tekanan tersebut, ia menegaskan bahwa bangsa Indonesia tidak gentar menghadapi intervensi maupun tekanan pihak luar.
“MSCI, dia mau takut-takuti kita. Saya hanya katakan kepada MSCI, bangsa Indonesia tidak takut siapa pun dan tidak akan gentar,” pungkasnya.
