Portalone.net – Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) memberikan penjelasan resmi terkait keterlibatan perwira tinggi berinisial TK dalam kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden RI Prabowo Subianto.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Johnny Edison Isir, mengungkapkan bahwa sosok berinisial TK tersebut merupakan perwira tinggi (pati) aktif yang menyandang pangkat Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol). Kendati demikian, pihak kepolisian belum membeberkan identitas lengkap maupun jabatan spesifik yang bersangkutan di dalam struktur institusi.
“Sekaligus kami tegaskan bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara ini merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol),” ujar Johnny dalam keterangannya, dikutip Jumat (13/11).
Johnny menjelaskan, selain menjalani pemeriksaan etik oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri, keterangan Brigjen TK juga didalami secara mendalam oleh tim penyidik. Langkah ini diambil untuk merangkai konstruksi hukum yang utuh serta mengungkap sejauh mana keterlibatan dan peran masing-masing pihak dalam perkara tersebut.
“Yang bersangkutan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri. Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara ini,” imbuhnya.
Ia menegaskan, proses penegakan hukum internal melalui sidang etik maupun penyidikan tindak pidana umum berjalan secara simultan. Polri berkomitmen untuk membongkar tuntas fakta di balik dugaan kasus penyadapan yang terjadi dalam rentang waktu 2025–2026 ini tanpa pandang bulu.
Sebelumnya, keterlibatan Brigjen TK pertama kali mencuat ke publik lewat paparan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11).
Di hadapan para wakil rakyat, Kapolri membeberkan alur dugaan pelanggaran yang melibatkan sejumlah petinggi Polri. Salah satu tersangka, yakni mantan Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta (AS) yang menjabat sebagai Plt Kabagmon pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026, diduga meneruskan instruksi dari eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (LSP).
Menurut paparan Kapolri, Irjen Ahrie Sonta diduga memerintahkan operator untuk melakukan penyadapan tanpa prosedur permohonan penyidik yang sah, melaporkan hasilnya kepada Jenderal LSP, serta menginstruksikan Brigjen TK untuk melakukan pemantauan atau surveillance.
Kasus ini turut menyeret sejumlah nama petinggi Polri lainnya sebagai tersangka, di antaranya:
-
Jenderal Pol (Purn/Eks) Listyo Sigit Prabowo (LSP) (Mantan Kapolri)
-
Irjen Pol Ahrie Sonta (AS) (Mantan Kadivkum Polri)
-
Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EH) (Mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri)
-
Irjen Pol Slamet Uliandi (SU) (Mantan Kadiv TIK Polri)
Dalam rapat kerja tersebut, dinamika pembahasan berlangsung ketat. Anggota Komisi III DPR RI mendesak agar Polri mengusut tuntas siapa dalang utama di balik aksi penyadapan ilegal tersebut, serta menelusuri motif dan peruntukan hasil informasi rahasia yang diperoleh.
Selain itu, Komisi III secara tegas meminta Korps Bhayangkara untuk menyelidiki indikasi perbuatan makar yang mungkin terkandung di dalam rangkaian tindak pidana penyadapan ini.
Menanggapi desakan tersebut, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan bahwa pihaknya telah menerbitkan laporan polisi baru guna memperluas cakupan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana makar yang berkaitan dengan perkara ini.
