Portalone.net – Pemerintah Iran menegaskan penolakannya terhadap keterlibatan pihak ketiga dalam operasi pembersihan ranjau di Selat Hormuz. Teheran menyatakan bahwa seluruh prosedur keamanan di jalur maritim krusial tersebut harus tetap berpedoman pada kesepakatan diplomatik yang telah disetujui sebelumnya.
Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, pada Senin (30/6). Sikap tegas Teheran muncul sebagai tanggapan atas rencana Prancis dan sejumlah negara Barat yang menyatakan niat untuk melakukan koordinasi internasional dalam upaya pembersihan ranjau demi menjamin keamanan pelayaran.
Ketegangan diplomatik ini berakar pada nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani secara elektronik oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian.
Berdasarkan poin kelima dalam dokumen tersebut, Iran memegang mandat eksklusif serta tanggung jawab penuh untuk menyelesaikan pembersihan ranjau dalam kurun waktu 30 hari. Klausul ini memberikan hak kepada Teheran untuk menolak kehadiran militer asing yang mencoba melakukan tindakan pembersihan secara sepihak di wilayah perairan tersebut.
“Pembersihan ranjau di Selat Hormuz diatur oleh nota kesepahaman terkait. Teheran tidak melihat adanya urgensi atau perlunya intervensi dari pihak ketiga,” ujar Baghaei, sebagaimana dikutip dari Al Jazeera.
Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan bahwa pihaknya telah memutuskan untuk bekerja sama dengan mitra internasional guna memastikan jalur maritim tetap terbuka tanpa syarat. Upaya ini dilakukan di tengah kekhawatiran negara-negara Barat akan terganggunya rantai pasok energi global.
Kondisi di Selat Hormuz menjadi sorotan dunia setelah wilayah tersebut ditutup oleh Iran sebagai respons atas rangkaian serangan militer masif yang dilancarkan AS dan Israel pada akhir Februari lalu.
Meskipun kesepakatan antara Washington dan Teheran telah diteken, perselisihan terbaru ini menunjukkan masih adanya jurang ketidakpercayaan yang dalam. Bagi Iran, menjaga kontrol penuh atas jalur tersebut adalah persoalan kedaulatan, sementara bagi koalisi Barat, keterlibatan militer dipandang sebagai langkah vital untuk menjaga stabilitas jalur perdagangan internasional.
