Portalone.net – Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkap pernah menyampaikan permintaan langsung kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) agar diberi jabatan Direktur Utama Pertamina bila pemerintah sungguh-sungguh ingin ia membenahi perusahaan energi negara tersebut.
Pengakuan itu disampaikan Ahok saat bersaksi untuk Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Di hadapan majelis, Ahok menyoroti mekanisme pengisian jabatan direksi yang disebutnya tak lagi melibatkan Dewan Komisaris dalam dua tahun terakhir. Ia menyatakan keputusan pengangkatan direksi disebut “di-bypass” dan langsung ditentukan oleh Menteri BUMN.
Ahok mengatakan, kondisi itu membuat ruang perbaikan yang ia dorong tidak berjalan. Ia menuturkan sempat melontarkan sikap tegas kepada Jokowi: jika diminta memperbaiki Pertamina, ia meminta diberi kewenangan penuh melalui jabatan Dirut atau tidak sama sekali.
Selain isu pengisian direksi, Ahok juga menyebut sejumlah gagasannya tidak diakomodasi, termasuk terkait kebijakan subsidi dan proses pengadaan (procurement).
Ia menyatakan mundur ketika usulannya tidak dijalankan. Ahok menegaskan motivasinya bukan mengejar gaji maupun jabatan, melainkan meninggalkan warisan perbaikan di Pertamina.
Perkara yang diusut dalam sidang ini menjerat sejumlah terdakwa yang kini menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Mereka antara lain Beneficial Owner PT Orbit Terminal Merak (OTM) Muhamad Kerry Adrianto Riza; Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional Agus Purwono; serta Dimas Werhaspati yang menjabat Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim.
Terdakwa lain adalah Gading Ramadhan Joedo (Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT OTM), Riva Siahaan (Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga), Sani Dinar Saifuddin (Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional), Maya Kusmaya (Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga), serta Edward Corne (VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga).
Dalam perkara ini, total kerugian negara disebut mencapai Rp 285,1 triliun. Namun, dugaan perbuatan melawan hukum itu dijelaskan terjadi melalui beberapa proyek dan pengadaan yang terpisah.
Salah satu yang disorot adalah proyek sewa terminal bahan bakar minyak (BBM) dan penyewaan kapal pengangkut minyak. Penyewaan terminal BBM milik PT OTM disebut menyebabkan kerugian negara Rp 2,9 triliun dan diduga berawal dari permintaan pengusaha Riza Chalid, ayah Kerry, pada saat Pertamina disebut belum membutuhkan tambahan terminal. Sementara dalam perkara penyewaan kapal, Kerry didakwa menerima keuntungan minimal 9,8 juta dolar AS.
