Portalone.net – Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, menyatakan bahwa hasil penilaian maladministrasi pelayanan publik dari Ombudsman Republik Indonesia menjadi dorongan penting bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Sani saat menghadiri Selebrasi dan Penyerahan Hasil Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Ombudsman RI Tahun 2025) yang digelar di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Rabu (18/2/2026).
Dalam sambutannya, Sani mengapresiasi peran Ombudsman RI yang dinilai konsisten mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, maupun badan swasta yang mendapat mandat pelayanan publik.
“Kami menyampaikan terima kasih atas arahan dan masukan dari Ombudsman Perwakilan Provinsi Jambi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kami berharap sinergi ini terus berlanjut demi pelayanan yang semakin baik bagi masyarakat,” ujar Sani.
Menurut dia, hasil penilaian Opini Ombudsman RI Tahun 2025 menjadi parameter penting sekaligus cerminan kualitas pelayanan publik yang telah dilaksanakan pemerintah daerah di Provinsi Jambi.
Ia menegaskan, capaian Pemerintah Provinsi Jambi dalam penilaian tahun ini memperoleh predikat Kualitas Tertinggi Tanpa Potensi Maladministrasi. Capaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang memenuhi standar kepatuhan, bebas dari pungutan liar maupun penundaan, serta terhindar dari tindakan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang.
“Penilaian ini bukan sekadar capaian administratif, tetapi menjadi bahan evaluasi untuk terus berbenah dan memacu kinerja agar pelayanan publik semakin prima,” katanya.
Sani juga mengingatkan seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi agar menjadikan hasil penilaian tersebut sebagai motivasi untuk memastikan pelayanan publik benar-benar berjalan transparan, akuntabel, dan profesional, tidak hanya sebatas pemenuhan dokumen.
Menurut dia, pelayanan publik merupakan aspek sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan yang kerap menjadi sorotan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah dituntut terus melakukan inovasi dan terobosan sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat serta kemajuan teknologi.
“Penilaian ini semakin mendorong kami untuk meningkatkan kinerja dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel sebagaimana misi Pemerintah Provinsi Jambi,” ujar Sani.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Jambi bersama pemerintah kabupaten/kota siap terus bersinergi dengan Ombudsman dalam memperkuat kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari upaya mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Jambi.
