Gubernur Jambi Dampingi Wamen ESDM Resmikan Fasilitas Pengolahan Gas Akatara

TANJAB BARAT – Gubernur Jambi, Al Haris, mendampingi Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, Yukiot Tanjung, dalam peresmian Akatara Gas Processing Facility (AGPF) milik SKK Migas – KKKS Jadestone Energy (Lemang) PTE. LTD, yang berlokasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, pada Rabu (16/4/2025).

Dalam sambutannya, Gubernur Al Haris menyampaikan apresiasi atas pembangunan fasilitas pengolahan gas tersebut dan menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh proses agar memberikan manfaat maksimal bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

“Provinsi Jambi memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Namun, kami akui bahwa pengelolaannya masih perlu ditingkatkan. Dengan diresmikannya fasilitas ini, kami akan terus mengawal agar berjalan lancar dan tidak ada kendala, sehingga benar-benar memberi dampak positif bagi masyarakat,” ujar Al Haris.

Lebih lanjut, Al Haris mengungkapkan potensi besar yang dimiliki Jambi dalam sektor minyak dan gas bumi. Ia menyebutkan bahwa gas di Jambi kini telah mulai dikelola dengan lebih baik dan diharapkan akan terus berkembang.

“Gas yang kita miliki kini mulai dikelola secara profesional. Kami optimis ke depan akan lebih banyak lagi potensi migas yang muncul dan dapat dimanfaatkan,” imbuhnya.

Selain itu, Gubernur Al Haris juga menyoroti keberadaan lebih dari 3.000 sumur minyak aktif yang telah dikelola dengan skema izin tambang rakyat, dan telah memberikan dampak signifikan bagi perekonomian masyarakat lokal.

“Kami memiliki 3.035 sumur minyak aktif yang dikelola dengan izin tambang rakyat. Ini tentu berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Al Haris juga menyampaikan harapan kepada Kementerian ESDM agar turut mendukung penyelesaian Participating Interest (PI) 10 persen untuk wilayah kerja PetroChina yang mencakup Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan Muaro Jambi.

“Kami berharap proses PI 10 persen ini dapat segera diselesaikan. Dengan APBD Provinsi Jambi saat ini yang mencapai Rp5,6 triliun, tentu tambahan penerimaan dari PI akan sangat membantu pembangunan daerah.

Kami juga memohon agar kebijakan pajak yang sebelumnya ditarik ke provinsi, dan kini dikembalikan ke daerah, dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (one)