Portalone.net – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengusulkan agar pemerintah melakukan efisiensi besar-besaran pada sejumlah program negara. Langkah ini dinilai perlu diambil guna merespons ketidakpastian situasi geopolitik global akibat konflik antara Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran.
Pernyataan ini muncul menyusul rencana pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk memotong gaji pejabat, mulai dari anggota DPR hingga menteri dan wakil menteri kabinet.
Rifqinizamy menilai rencana Presiden Prabowo tersebut sebagai sinyal positif yang sesuai dengan kebutuhan saat ini. Menurutnya, pemangkasan gaji saja tidaklah cukup tanpa dibarengi dengan efektivitas penggunaan anggaran.
“Tentu bukan hanya pemotongan gaji yang diperlukan, tetapi juga mengefektifkan dan mengefisienkan sejumlah anggaran yang ada di pemerintahan,” ujar Rifqi saat dihubungi, Selasa (25/3/2026).
Politikus Partai NasDem ini berpendapat bahwa rencana pemotongan gaji merupakan pesan dari Presiden agar masyarakat bersiap menghadapi potensi krisis. Konflik bersenjata di Asia Barat disebut telah memicu ketidakpastian ekonomi yang berdampak pada Indonesia.
Rifqi menekankan pentingnya pemerintah memastikan setiap alokasi anggaran memiliki dampak nyata bagi pembangunan.
“Memastikan bahwa anggaran itu memiliki output dan outcome yang jelas untuk kegiatan-kegiatan pembangunan. Dan karena itu, hal tersebut menurut pandangan saya sangat positif,” katanya.
Mengenai mekanisme teknis, Ketua Komisi DPR bidang politik dan pemerintahan ini berpendapat bahwa pemotongan gaji pejabat tidak memerlukan revisi undang-undang (UU). Ia menilai payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) atau Peraturan Menteri Keuangan sudah cukup memadai jika pemerintah serius ingin mengeksekusinya.
Meski demikian, Rifqi memberikan catatan agar langkah efisiensi ini tidak mengganggu kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Yang terpenting adalah semua dikelola dengan baik, transparan, akuntabel, dan efisiensi harus menyasar pada pos-pos yang tepat,” tegasnya.
Sebelumnya dalam sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026), Presiden Prabowo Subianto menyinggung kebijakan pengurangan gaji pejabat di negara lain, seperti Pakistan, sebagai upaya menghadapi ketidakpastian global.
Selain gaji, Presiden juga mengajak seluruh pihak untuk melakukan penghematan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa pemerintah tengah mengkaji secara mendalam wacana pemotongan gaji anggota kabinet dan parlemen tersebut.
“Nanti dimulai dari unsur pemerintah, kementerian, lembaga. Kan banyak yang bisa dilakukan untuk mengurangi konsumsi BBM, misalnya bagaimana kita migrasi ke transportasi publik, membatasi pemakaian kendaraan dinas. Sedang kita finalkan,” kata Prasetyo di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (17/3/2026).
Walaupun cadangan BBM nasional saat ini dilaporkan masih dalam kondisi aman, Prasetyo menegaskan bahwa situasi global saat ini harus dijadikan momentum untuk melakukan penghematan nasional.
