Portalone.net – Rincian kesepakatan sementara antara Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri konflik yang memanas di Timur Tengah mulai terungkap pada Selasa (16/6). Perjanjian tersebut disebut mencakup isu program nuklir Iran, pencabutan sejumlah sanksi ekonomi, hingga pemulihan jalur pelayaran strategis di Selat Hormuz.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa kesepakatan itu akan menjamin Iran tidak memiliki senjata nuklir. Sementara itu, seorang pejabat senior AS mengungkapkan bahwa perjanjian tersebut juga memungkinkan Teheran kembali mengekspor minyak segera setelah dokumen resmi ditandatangani.
Nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang menjadi dasar kesepakatan dijadwalkan ditandatangani di Swiss pada Jumat (19/6). Dokumen tersebut diharapkan dapat memperpanjang gencatan senjata yang telah berlaku sejak April selama 60 hari tambahan guna membuka ruang bagi perundingan damai yang lebih permanen.
Selat Hormuz Dibuka Kembali
Berdasarkan isi MoU, Amerika Serikat akan mengakhiri blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Sebagai imbalannya, Teheran akan memulihkan keamanan jalur pelayaran kapal tanker minyak dan lalu lintas maritim internasional di Selat Hormuz, salah satu rute energi terpenting dunia.
Dalam pernyataan terpisah, Wakil Presiden AS JD Vance menyebut kesepakatan tersebut juga melibatkan Israel dan Lebanon. Namun, klaim itu bertolak belakang dengan pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menegaskan negaranya tidak terikat pada perjanjian tersebut dan tidak berencana menarik pasukan dari Lebanon selatan.
Di sisi lain, juru bicara Hizbullah menyatakan Iran kemungkinan tidak akan menyetujui perjanjian damai permanen apabila pendudukan Israel di wilayah yang disengketakan belum berakhir.
Pencabutan Sanksi dan Pemulihan Ekonomi Iran
Kesepakatan itu juga mencakup langkah-langkah yang memungkinkan Iran kembali menjual minyak dan bahan bakar ke pasar internasional. Selain pencabutan sejumlah pembatasan perdagangan, perjanjian tersebut mencakup akses terhadap layanan perbankan, transportasi, serta asuransi yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas ekspor energi.
Pejabat dari kedua negara menyebut kesepakatan ini berpotensi memberikan manfaat ekonomi signifikan bagi Iran melalui pencairan aset-aset yang selama ini dibekukan di luar negeri serta pelonggaran sanksi ekonomi yang diberlakukan Washington.
Lebih jauh, perjanjian tersebut membuka peluang pembentukan dana rekonstruksi senilai US$300 miliar. Dana itu direncanakan berasal dari negara-negara Teluk yang menjadi tuan rumah pangkalan militer AS dan terdampak serangan Iran selama konflik berlangsung. Namun, realisasi dana tersebut bergantung pada pemenuhan sejumlah syarat yang akan dinegosiasikan lebih lanjut.
Program Nuklir Masih Jadi Isu Utama
Dalam 60 hari ke depan, para perunding akan melanjutkan pembahasan mengenai isu-isu paling sensitif, terutama masa depan program nuklir Iran. Topik tersebut sebelumnya telah dibicarakan antara Teheran dan pemerintahan Trump pada Februari lalu sebelum proses negosiasi terhenti akibat eskalasi konflik militer.
Menariknya, dua isu yang selama ini kerap digunakan Washington dan Tel Aviv sebagai alasan utama tekanan terhadap Iran, yakni dukungan Teheran terhadap kelompok-kelompok milisi di kawasan serta program rudal balistiknya, tidak termasuk dalam agenda pembahasan tahap awal kesepakatan.
Iran sendiri pernah menandatangani perjanjian nuklir bersejarah pada 2015 bersama Amerika Serikat dan sejumlah negara besar lainnya. Kesepakatan tersebut mewajibkan Iran membatasi secara signifikan aktivitas pengayaan uranium sebagai imbalan pencabutan sanksi internasional.
Namun, perjanjian itu runtuh setelah Presiden Donald Trump menarik Amerika Serikat secara sepihak pada masa jabatan pertamanya. Sejak saat itu, Iran meningkatkan kapasitas pengayaan uraniumnya hingga mencapai tingkat yang menimbulkan kekhawatiran negara-negara Barat.
Trump menegaskan bahwa stok uranium yang telah diperkaya pada tingkat tinggi harus dihilangkan atau dimusnahkan sebagai bagian dari solusi jangka panjang untuk mengakhiri ketegangan antara kedua negara.
