Portalone.net – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., secara resmi membuka Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025 di Auditorium Rumah Dinas Gubernur, Kamis (30/07/2026) pagi. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur mendorong agar seluruh rangkaian kegiatan yang difasilitasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) ini berjalan lancar dan menghasilkan capaian optimal.
Gubernur Al Haris menegaskan bahwa evaluasi ini menjadi momentum strategis bagi pemerintah daerah untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
“Dalam SAKIP hanya ada dua pilihan, meningkat dan menjadi pemenang, atau menurun dan mengalami degradasi. Kita tidak boleh lengah, saya ingatkan bahwa meskipun dokumen perencanaan sudah lengkap, nilai akuntabilitas akan turun jika data dan dokumen tersebut tidak dimanfaatkan untuk pengukuran dan perbaikan kinerja,” tegas Gubernur Al Haris di hadapan para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Tren Positif Akuntabilitas Kinerja
Konsistensi Pemerintah Provinsi Jambi dalam memperbaiki kualitas akuntabilitas tecermin dari data capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun:
-
Tahun 2021: 64,08
-
Tahun 2022: 66,38
-
Tahun 2023: 67,21
-
Tahun 2024: 68,42
-
Tahun 2025: 69,49
Evaluasi tahunan ini dilaksanakan berdasarkan regulasi yang berlaku, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 20, dengan tujuan mengukur keselarasan dokumen perencanaan dari tingkat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) hingga Perjanjian Kinerja.
Lebih lanjut, Gubernur memaparkan capaian makro Provinsi Jambi tahun 2025 yang menunjukkan kemajuan positif, antara lain:
-
Pertumbuhan Ekonomi: 4,6%
-
Tingkat Kemiskinan: 6,6%
-
Indeks Pembangunan Manusia (IPM): 75,13
-
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT): 4,08%
-
Pendapatan Per Kapita: Rp92,79 juta
Kendati demikian, Gubernur mencatat adanya tren kenaikan nilai SAKIP yang melambat, sehingga memerlukan penguatan pengawalan program prioritas serta pemanfaatan data secara optimal dalam pengambilan kebijakan.
Fokus Pengawasan dan Ruang Lingkup Evaluasi Kementerian PAN-RB
Sementara itu, Plt. Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan III Kementerian PAN-RB RI, Mita Hermawan, S.H., M.H., mengungkapkan bahwa tahun ini Provinsi Jambi menjadi salah satu wilayah binaan ASDEB Wilayah 3, yang sebelumnya berada di bawah binaan Wilayah 1. Perubahan ini bertujuan untuk memperluas cakupan pengawasan dan evaluasi perkembangan di wilayah Sumatera.
Tim evaluator teknis yang dipimpin oleh Akbar (Birokrasi Analyst Coordinator) bersama anggota tim—Ainun, Fernando, dan Awan—hadir secara langsung untuk melaksanakan evaluasi mendalam.
“Ruang lingkup evaluasi meliputi aspek perencanaan dari tingkat provinsi sampai perangkat daerah, keselarasan dokumen perencanaan hingga perjanjian kinerja dan target individu, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi kinerja (monev). Meskipun surat sampel menyebut 10 OPD, tim akan mengambil sampel lebih luas, yakni sekitar 20 perangkat daerah, untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif,” jelas Mita Hermawan.
Komitmen Bersama Tanpa Ego Sektoral
Menutup arahannya, Gubernur Al Haris mengajak seluruh perangkat daerah untuk menghilangkan ego sektoral serta memperkuat koordinasi lintas instansi. Ia menekankan bahwa esensi utama SAKIP bukanlah sekadar capaian administratif semata, melainkan sejauh mana manajemen kinerja mampu menghadirkan manfaat nyata dan menjawab kebutuhan masyarakat secara konkret.
Pelaksanaan kegiatan strategis ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I., Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Dr. H. Sudirman, S.H., M.H., tim evaluator Kementerian PAN-RB, para Staf Ahli, Asisten, serta Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
