Portalone.net – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan telah mencapai titik krusial yang berdampak luas terhadap kesehatan, pendidikan, transportasi, hingga perekonomian regional. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan penanganan Karhutla Kalimantan sebagai prioritas nasional dengan pendekatan yang luar biasa (extraordinary).
Krisis ini dinilai tidak terlepas dari fenomena cuaca kering akibat siklus El Nino yang diprediksi mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026. Alex mengingatkan agar pemerintah belajar dari sejarah kelam krisis iklim tahun 1997-1998, di mana El Nino memicu kebakaran lebih dari sembilan juta hektare lahan dan tercatat sebagai bencana lingkungan terbesar di Asia Tenggara pada abad ke-20.
“Peristiwa masa lalu adalah warning bagi pemerintah. Metode penanganan yang digunakan selama ini perlu dievaluasi total agar bencana lingkungan besar tidak kembali terulang,” tegas Alex di Jakarta, Kamis (20/8).
Dampak Multisektoral dan Lonjakan Titik Panas
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 19 Agustus 2026, tercatat 1.487 titik panas (hotspot) yang tersebar di seluruh provinsi Kalimantan:
-
Kalimantan Tengah (Kalteng): 767 titik (Episentrum kebakaran tertinggi)
-
Kalimantan Barat (Kalbar): 441 titik
-
Kalimantan Timur (Kaltim): 315 titik
-
Kalimantan Selatan (Kalsel): 34 titik
-
Kalimantan Utara (Kaltara): 17 titik
Dampak dari masifnya kebakaran ini langsung dirasakan masyarakat di berbagai sektor:
-
Kualitas Udara Berbahaya: Indeks Kualitas Udara (AQI) di Palangka Raya menyentuh angka 487 pada 19 Agustus 2026, yang masuk dalam kategori berbahaya bagi kesehatan.
-
Gangguan Pendidikan: Dinas Pendidikan setempat terpaksa menyesuaikan jam masuk sekolah dasar dan menengah pertama menjadi pukul 08.00 WIB, sementara kegiatan belajar mengajar PAUD dialihkan ke sistem jarak jauh.
-
Lumpuhnya Transportasi: Jarak pandang di sejumlah wilayah turun drastis hingga 1,4 kilometer, yang turut memicu pembatalan sejumlah penerbangan komersial.
Sejumlah pemerintah daerah pun memperpanjang status tanggap darurat, salah satunya Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) di Kalimantan Tengah yang memperpanjang masa darurat hingga 4 September 2026 setelah 859,49 hektare lahan hangus dilalap si jago merah.
Mengacu pada data MapBiomas Fire, puncak kebakaran pada periode 2014, 2015, dan 2019 menunjukkan bahwa sekitar 61 persen Karhutla terjadi antara September hingga November, dengan puncaknya pada bulan Oktober. Tren historis ini menuntut langkah antisipasi yang lebih agresif dari instansi terkait.
Komisi IV DPR RI merekomendasikan beberapa poin krusial dalam evaluasi kebijakan mitigasi Karhutla:
-
Penguatan Deteksi Dini: Meningkatkan akurasi sistem peringatan dini berbasis satelit serta memperketat patroli di wilayah-wilayah rawan.
-
Pemberdayaan Masyarakat: Memperluas cakupan program Desa Peduli Api serta memberikan pelatihan alternatif pembukaan lahan tanpa bakar (zero burning).
-
Tata Kelola Berkelanjutan: Menerapkan pendekatan jangka panjang yang berfokus pada pencegahan hulu, peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat lokal, serta perbaikan tata kelola lahan secara komprehensif.
Pemerintah dituntut bergerak cepat dan terintegrasi sebelum puncak musim kering memperparah krisis ekologis dan kemanusiaan di Pulau Kalimantan.
