Portalone.net – Pemerintah federal Kanada menghadapi kecaman dari berbagai kelompok masyarakat sipil menyusul rencananya untuk memulai negosiasi perjanjian ekstradisi dengan Uni Emirat Arab (UEA). Kebijakan ini dinilai kontroversial di tengah catatan kelam hak asasi manusia (HAM) di negara Teluk tersebut.
Langkah ini mengemuka setelah Kanada dan UEA menandatangani perjanjian perdagangan bebas pekan lalu, saat Putra Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed, berkunjung ke Ottawa dan bertemu dengan Perdana Menteri Mark Carney. Dalam kunjungan tersebut, kedua negara juga mengumumkan rencana perintisan perjanjian ekstradisi serta perjanjian bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance treaty).
Amani Khalfan, juru bicara organisasi keadilan sosial Inter Pares, mempertanyakan pesan yang hendak disampaikan Kanada kepada dunia melalui penandatanganan perjanjian ekstradisi dan pertahanan dengan negara yang memiliki rekam jejak HAM yang mengkhawatirkan. Khalfan menyebut catatan penahanan sewenang-wenang di UEA sangat “mengerikan”.
Ia merujuk pada kasus advokat asal Sudan, Mohammed Farouk Salman Mahmoud, yang dipenjara selama lebih dari satu setengah tahun di UEA tanpa dakwaan resmi atas tuduhan menghina kepala negara. Mahmoud dilaporkan telah dibebaskan pada 22 Agustus lalu, menurut catatan Amnesty International.
Kendati UEA memainkan peran penting dalam diplomasi global dan kerap diapresiasi atas upayanya menengahi konflik di Timur Tengah serta Ukraina, negara tersebut juga dituduh mendukung milisi di Sudan yang diduga melakukan genosida sebuah tuduhan yang dibantah keras oleh Abu Dhabi.
“Meskipun kami menyadari bahwa diversifikasi perdagangan dan investasi adalah tujuan penting, jelas bahwa UEA mendukung milisi yang telah melakukan genosida, dan terus melakukannya,” ujar Khalfan. “Dalam konteks pembantaian semacam kemitraan ekonomi yang mengabaikan HAM berarti Kanada berisiko mencari ‘uang berdarah’ di UEA.”
Menanggapi kritik tersebut, juru bicara Departemen Kehakiman Kanada, Kwame Bonsu, menegaskan bahwa memperkuat kemitraan internasional dalam menyelidiki, menuntut, dan mencegah kejahatan serius sangat krusial demi menjaga keamanan warga Kanada.
Bonsu menjelaskan bahwa perjanjian ekstradisi akan membantu membawa individu yang dituduh atau dihukum atas kejahatan berat seperti pencucian uang, perdagangan narkoba, atau kejahatan siber ke muka hukum.
“Meningkatnya keberhasilan kemitraan internasional UEA terkait ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dengan negara-negara yang memiliki pendekatan serupa dengan Kanada seperti Inggris, Irlandia, Belgia, Prancis, Italia, Swedia, dan Belanda membuat saat ini menjadi waktu yang tepat untuk meninjau kembali undangan UEA untuk bernegosiasi,” kata Bonsu.
Bonsu menambahkan, perjanjian bantuan hukum timbal balik juga akan memfasilitasi pertukaran bukti dan dukungan hukum dalam investigasi kriminal lintas batas.
Berdasarkan hukum Kanada, proses ekstradisi melibatkan tiga tahap utama: penerbitan “otoritas untuk melanjutkan” oleh Menteri Kehakiman, pengujian kecukupan bukti di pengadilan Kanada, serta keputusan akhir menteri terkait penyerahan buronan ke negara asing, yang tetap dapat diajukan banding secara yudisial. Undang-Undang Ekstradisi juga mengamanatkan menteri untuk menolak ekstradisi jika proses tersebut dinilai “tidak adil atau menindas”, atau jika didasari diskriminasi ras, agama, dan kewarganegaraan, serta ancaman hukuman mati.
Sekretaris Jenderal Amnesty International Kanada, Ketty Nivyabandi, menyatakan organisasinya sangat prihatin atas rencana perundingan ekstradisi ini mengingat rekam jejak UEA yang dinilai mengganggu.
“Amnesty International telah mendokumentasikan peradilan massal yang tidak adil, penahanan sewenang-wenang, dan penghilangan paksa di UEA, termasuk hilangnya penyair Abdul Rahman Al-Qaradawi setelah ekstradisinya pada 2025,” ujar Nivyabandi melalui surat elektronik. Riset global organisasinya juga menemukan korelasi kuat antara praktik penyiksaan dan kasus penghilangan paksa.
Nivyabandi menegaskan bahwa Kanada tidak boleh hanya mengandalkan jaminan diplomatik dari UEA, mengingat janji tersebut tidak dapat diandalkan untuk mencegah penyiksaan atau menghapuskan kewajiban hukum Kanada untuk tidak mengirim seseorang ke wilayah yang berisiko mengalami penganiayaan.
“Jika perundingan ini dilanjutkan, pejabat Kanada harus melangkah dengan sangat hati-hati dan, pada akhirnya, tidak boleh memasuki perjanjian kecuali dan sampai mereka memiliki bukti serta keyakinan penuh bahwa hak asasi manusia akan dijunjung tinggi,” tegasnya.
Sebelumnya, sebanyak 17 organisasi masyarakat sipil telah menandatangani surat terbuka yang memperingatkan Ottawa agar tidak mempererat hubungan dengan UEA di tengah tuduhan keterlibatan negara tersebut dalam memperpanjang perang di Sudan.
Kunjungan PM Carney ke UEA tahun lalu sendiri menghasilkan komitmen proyek senilai $1 miliar untuk memperluas kapasitas pemrosesan mineral kritis di Kanada, di samping janji investasi UEA sebesar $70 miliar. Kantor Perdana Menteri menyatakan bahwa kunjungan putra mahkota ke Ottawa pekan lalu telah menghasilkan “kemajuan signifikan” terkait realisasi komitmen investasi tersebut.
