Portalone.net – Badan Gizi Nasional (BGN) di bawah kepemimpinan Kepala BGN yang baru, Sudaryono, resmi menggulirkan babak baru melalui program transformasi bertajuk Makan Bergizi Gratis (MBG) 2.0. Langkah ini diambil untuk mengevaluasi sekaligus membenahi carut-marut tata kelola serta kasus korupsi yang sempat mencoreng pelaksanaan program pada periode sebelumnya.
Dalam agenda 100 Hari Kerja yang berlangsung di Jakarta Selatan pada Kamis (29/10/2026), Sudaryono menegaskan bahwa MBG tidak sekadar mengejar target kuantitas penyaluran makanan, melainkan memastikan mutu, keamanan, dan kandungan gizi yang diterima anak-anak Indonesia.
MBG 2.0 membawa perombakan fundamental di tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). BGN menetapkan tiga prioritas utama dalam transformasi ini, yaitu pemberantasan korupsi (menghapus praktik titip proyek, yayasan calo, dan pengadaan bermasalah), penguatan tata kelola dan pengawasan (verifikasi data penerima, suspend ribuan SPPG nakal, digitalisasi alur kerja, penyesuaian insentif, serta peluncuran platform Radar MBG dan LokaMBG untuk transparansi belanja), serta kolaborasi lintas sektor.
Transformasi ini dikomandoi langsung oleh Kepala BGN Sudaryono bersama jajaran pemerintah. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik sekaligus Dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Agustinus Subarsono, turut memberikan sorotan tajam. Menurutnya, pembenahan ini sangat mendesak mengingat buruknya transparansi dan kasus korupsi di era kepemimpinan sebelumnya. Agustinus menekankan pentingnya penerapan sistem sanksi dan penghargaan (reward and punishment), akuntabilitas hukum-keuangan-moral, serta transparansi pengadaan bahan pangan.
Agenda pemaparan transformasi MBG 2.0 ini disampaikan secara terbuka pada Kamis, 29/10/2026. Sementara itu, rangkaian pembenahan sistem digital dan penerapan platform Loka MBG ditargetkan dapat diterapkan secara menyeluruh di 26.700 dapur mulai Januari 2027 mendatang.
strategis ini berpusat di Kantor BGN, Jakarta Selatan, namun dampaknya langsung menyasar ribuan unit pelaksana SPPG serta sekolah-sekolah penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia.
Transformasi besar-besaran ini terpaksa dilakukan menyusul berbagai persoalan mendasar yang membayangi program di masa lalu, mulai dari inefisiensi anggaran, kasus keracunan makanan pada siswa, hingga dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat pejabat sebelumnya. Pemerintah menilai program prioritas nasional ini harus diselamatkan agar benar-benar memberikan dampak nyata bagi perbaikan gizi dan pencegahan stunting.
Untuk mengukur efektivitas transformasi MBG 2.0, Agustinus Subarsono menjabarkan lima indikator keberhasilan utama yang harus dicapai:
- Tercapainya angka nihil keracunan makanan (zero poisoning rate).
- Peningkatan nyata pemberdayaan ekonomi lokal melalui pelibatan pemasok bahan pangan sekitar.
- Tercapainya angka nihil korupsi (zero corruption rate) dalam pengelolaan anggaran dan pengadaan.
- Keterbukaan informasi publik secara menyeluruh terkait alokasi anggaran, harga bahan baku, hingga realisasi belanja.
- Penurunan prevalensi stunting secara jangka panjang sebagai muara utama tujuan program.
