Portalone.net – Pemerintah Prancis mengerahkan hingga 70.000 aparat kepolisian pada hari Sabtu (24/10) untuk mengamankan aksi protes lanjutan yang menyoroti persoalan dana pendidikan dan lonjakan biaya hidup. Langkah pengamanan ketat ini ditempuh guna mencegah terulangnya kerusuhan akhir pekan lalu yang diwarnai penjarahan, pembakaran kendaraan, dan perusakan fasilitas publik. Di Paris, pihak berwenang membatasi rute unjuk rasa utama di kawasan tenggara kota demi menjauhi pusat kota.
Ribut-ribut gelombang massa juga terlihat di Orléans, wilayah yang terletak 100 kilometer di selatan Paris. Ribuan orang turun ke jalan menggelar aksi tandingan menentang kelompok sayap kanan, bertepatan dengan penyelenggaraan kongres dua hari partai Nasional Rally (National Rally) pimpinan Marine Le Pen di kota yang sama.
Menteri Dalam Negeri Prancis, Laurent Nuñez, menyatakan bahwa pengamanan nasional ini turut didukung oleh pengerahan helikopter, kendaraan berlapis baja, dan meriam air.
Aksi yang bermula bulan lalu dari protes atas kekurangan staf pengajar di sebuah sekolah menengah di tenggara Paris kini telah menjelma menjadi gerakan nasional. Keresahan terhadap standar hidup yang merosot menyatukan para pelajar yang menuntut perbaikan fasilitas pendidikan serta para pekerja yang menuntut kenaikan upah dan pensiun. Gelombang protes ini menandai ujian berat bagi bulan-bulan terakhir masa kepresidenan Emmanuel Macron.
Sebelumnya, Presiden Macron telah menemui perwakilan pelajar pada hari Jumat. Para perwakilan menyatakan bahwa Macron telah menjanjikan perombakan pada sistem penerimaan universitas, namun mereka tetap menyerukan agar aksi unjuk rasa dilanjutkan hingga langkah-langkah konkret diumumkan secara resmi.
Pekan lalu, lebih dari setengah juta orang turun ke jalan, sementara sekitar 3.000 toko di berbagai wilayah Prancis mengalami kerusakan atau penjarahan akibat kericuhan akhir pekan.
Menjelang demonstrasi baru ini, suasana mencekam terasa di Paris. Sejumlah landmark kota ditutup, para pemilik toko menutup etalase mereka dengan papan kayu, dan aparat gendarmerie tampak berjaga ketat di bawah Arc de Triomphe.
Di dekat stasiun kereta Saint-Lazare, Akram Ahmed (34), seorang kontraktor, tampak sibuk memasang papan pengaman pada sebuah toko kacamata. “Saya mendapat panggilan semalam,” ujarnya. “Pemiliknya tampak putus asa dan bilang saya menyelamatkan bisnisnya.”
Museum-museum utama seperti Louvre, Museum Orsay, Museum Picasso, dan Grand Palais yang tengah menggelar pameran besar karya Cézanne turut ditutup pada hari Sabtu ini.
Sementara itu, ajang pameran seni kontemporer bergengsi dunia, Art Basel, yang baru dibuka untuk publik pada hari Jumat, terpaksa membatalkan seluruh agenda akhir pekan menyusul ancaman keamanan yang kian meningkat.
Kepolisian mengubah rute pawai di Paris pada hari Jumat lalu, mengalihkan rute asli dari Bastille ke Nation menjadi jalur antara Porte d’Italie dan Porte de Vincennes. Di kawasan Bastille yang semula menjadi titik awal, aparat menggunakan pengeras suara untuk membubarkan massa dengan ancaman denda sebesar 135 euro.
Meski pawai tetap diizinkan di Paris dan Marseille, otoritas lokal di sejumlah kota lain seperti Lyon, Nice, dan Montpellier secara resmi melarang unjuk rasa tersebut. Di Lyon, media lokal melaporkan bahwa polisi sempat menembakkan gas air mata pada Sabtu pagi.
Keputusan pelarangan ini menuai kritik dari serikat buruh yang menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi yang dilindungi oleh konstitusi.
Presiden Macron, seorang politikus berhaluan sentris, menghadapi krisis politik ini di penghujung masa jabatannya, di tengah tingkat kepuasan publik yang berada di titik terendah sejak ia berkuasa pada 2017. Macron menegaskan bahwa pembatasan aksi diperlukan demi melindungi pusat kota, dunia usaha, dan gedung-gedung publik.
Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Laurent Nuñez sebelumnya mengakui bahwa pihak kepolisian sempat kehilangan kendali di sejumlah kota pada kerusuhan akhir pekan lalu. Ia bahkan sempat mengajukan pengunduran diri, namun ditolak oleh Presiden Macron.
Kelompok mahasiswa mendesak penambahan 250.000 kuota di lembaga pendidikan tinggi serta penghentian sistem seleksi nasional Parcoursup. Melalui rencana 10 poin, mereka juga menuntut penambahan tenaga pengajar serta renovasi fasilitas sekolah dan universitas.
Selain isu pendidikan, para pengunjuk rasa menuntut solusi atas beban biaya hidup sehari-hari, termasuk tambahan subsidi mahasiswa sebesar 200 euro per bulan serta pembekuan harga sewa di perumahan mahasiswa publik.
“Kekayaan saat ini terkonsentrasi di tangan segelintir orang saja,” ungkap Victoria Ambrosini, seorang kritikus sekaligus pengajar seni di Universitas Saint-Denis. “Situasi ini sudah tidak bisa ditoleransi lagi.”
