Portalone.net – Warga Kota Jambi kembali dibuat geram oleh ulah PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Dalam kurun waktu yang relatif singkat, pemadaman listrik secara sepihak dan tanpa pemberitahuan kembali melanda sebagian besar wilayah di ibu kota Provinsi Jambi tersebut.
Frekuensi pemadaman yang kian sering terjadi ini tidak hanya memicu keresahan di tengah masyarakat, tetapi juga melahirkan dugaan-dugaan serius, termasuk potensi adanya praktik korupsi dalam tata kelola maupun pengadaan pemeliharaan jaringan listrik di tubuh BUMN tersebut.
Sejumlah warga menilai pemadaman berulang ini sudah di luar batas kewajaran. Aktivitas perekonomian warga, sektor UMKM, hingga fasilitas pelayanan publik kerap lumpuh akibat terhentinya pasokan listrik secara tiba-tiba.
“Pemadaman ini sudah sangat sering terjadi tanpa alasan yang jelas dan transparan dari PLN. Kalau terus-terusan begini, patut diduga ada yang tidak beres di dalam manajemen mereka, entah itu soal anggaran perawatan yang fiktif atau dugaan korupsi pengadaan.
Kritik tajam pun mengalir kepada manajemen PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Jambi. Publik mendesak agar aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, tidak tinggal diam. Penyelidikan mendalam dinilai mendesak untuk dilakukan guna mengaudit penggunaan anggaran operasional, perawatan mesin, serta distribusi daya listrik di Jambi.
Ketiadaan transparansi dari pihak PLN setiap kali pemadaman terjadi semakin memperkuat spekulasi negatif di kalangan masyarakat. Alasan gangguan teknis yang kerap dijadikan dalih klise dinilai sudah tidak relevan lagi untuk meredam kekecewaan publik yang dirugikan secara materiel maupun immateriel.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PLN Jambi belum memberikan keterangan resmi yang komprehensif terkait penyebab pasti rentetan pemadaman listrik yang kembali berulang ini, serta langkah konkret yang akan diambil untuk mengantisipasi agar insiden serupa tidak terus berulang.
Masyarakat Jambi kini menuntut tindakan nyata dan investigasi terbuka dari pihak berwenang demi memastikan hak-hak konsumen terpenuhi serta membersihkan sektor pelayanan publik dari potensi praktik rasuah.
