Pemerintah Siapkan Aturan Baru LPG 3 Kg, Penyaluran Akan Berbasis NIK

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman menyebut salah satu masalah utama saat ini adalah aturan yang berlaku belum membatasi secara jelas kelompok masyarakat tertentu dalam penggunaan LPG 3 kg. “Kalau kami perhatikan aturan mengenai tabung LPG 3 kg sekarang, belum ada yang menyatakan secara khusus membatasi desil-desil…,” kata Laode dalam Temu Media Sektor ESDM di Jakarta.

Berbasis desil ekonomi, distribusi diatur sampai pengecer

Dalam draf Perpres yang disiapkan, pemerintah mempertimbangkan pendekatan desil ekonomi (pengelompokan kesejahteraan masyarakat) untuk menentukan penerima LPG 3 kg. Contohnya, kelompok desil atas berpotensi tidak termasuk penerima.

Aturan baru juga akan memperluas pengaturan jalur distribusi. Jika selama ini penjualan LPG 3 kg pada praktiknya banyak berhenti pada pengaturan hingga tingkat pangkalan, ke depan pemerintah ingin mengatur hingga subpangkalan/pengecer, termasuk soal margin di tiap mata rantai.

Laode menyampaikan draf Perpres disebut sudah selesai dan masuk tahap harmonisasi. Setelah terbit, pemerintah menyiapkan masa transisi sekitar enam bulan, termasuk rencana pilot project di wilayah tertentu sebelum penerapan nasional.

Penyaluran berbasis NIK diperketat mulai 2026, data BPS jadi acuan

Rencana pengetatan berbasis identitas juga menguat sejak 2024–2025. Kementerian ESDM menyatakan mulai 2026 pembelian LPG 3 kg akan makin diperketat dengan NIK pada KTP sebagai syarat, sejalan dengan agenda penataan subsidi agar tepat sasaran.

Dalam pemberitaan 2025, ESDM juga menyebut data terpadu yang dikelola BPS (termasuk pendekatan desil) akan menjadi rujukan pengendalian penerima/kuota subsidi.