Bupati Tanjab Barat Desak Realisasi PI 10 Persen Sektor Migas Tanpa Hambatan

TANJAB BARAT – Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag, mendesak agar Participating Interest (PI) 10 persen pada sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) segera direalisasikan tanpa hambatan.

Desakan tersebut disampaikannya saat menghadiri Forum Group Discussion (FGD) Pansus I DPRD Provinsi Jambi yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Selasa (29/4).

FGD tersebut membahas berbagai kendala dalam proses realisasi PI 10 persen, termasuk mekanisme alokasi dana bagi daerah penghasil migas. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Anggota DPR RI Komisi XII Syarif Fasha, para Ketua Komisi DPRD Provinsi Jambi, perwakilan Kementerian ESDM, serta SKK Migas.

Dalam paparannya, Bupati Anwar Sadat menyayangkan keputusan penetapan persentase PI yang dilakukan secara sepihak oleh pemerintah provinsi tanpa melibatkan pemerintah kabupaten atau kota.

Hal ini, menurutnya, menyebabkan daerah kehilangan ruang untuk memberikan masukan serta tidak memiliki kejelasan terhadap besaran dana yang menjadi haknya.

“Sebelumnya, kami dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak memiliki keleluasaan memberikan masukan karena persentase PI 10 persen sudah ditetapkan provinsi. Kami juga tidak tahu pasti jumlah penerimaan yang didapat,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, Anwar Sadat menyatakan akan membentuk tim audit independen untuk mengaudit hasil penerimaan PI secara objektif. Ia menegaskan, audit ini diperlukan agar dana PI dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam pembangunan infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa realisasi PI 10 persen merupakan kewajiban yang harus segera dipenuhi oleh pihak operator, dalam hal ini PT PetroChina International Ltd. “Jika PI 10 persen adalah hak kami, maka segera diberikan tanpa penundaan. Dana ini sangat penting untuk pembangunan daerah,” tegasnya.

Anggota Komisi XII DPR RI, Syarif Fasha, dalam kesempatan yang sama menyatakan komitmennya memperjuangkan hak-hak daerah atas PI. “Provinsi Jambi berhak mendapatkan apa yang menjadi haknya sesuai regulasi. Kami bertiga di Komisi XII siap menggunakan kekuatan di Senayan untuk memperjuangkan PI ini,” ujarnya.

Fasha juga menyoroti sejumlah kendala teknis di lapangan yang menghambat realisasi PI, termasuk sejumlah kewajiban perusahaan yang belum dipenuhi. Ia bahkan memperingatkan adanya potensi pelanggaran hukum jika proses pencairan PI sengaja dihambat. (one)