Portalone.net – Gubernur Jambi Al Haris, yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) sekaligus Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET), memimpin langsung pertemuan dengan Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, di Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).
Dalam audiensi tersebut, Al Haris bersama 17 gubernur dan 15 perwakilan daerah menyampaikan keluhan serius terkait pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang berdampak besar terhadap penurunan APBD 2026.
“Kami dari APPSI meminta waktu Pak Menteri untuk bercerita tentang keluh kesah kami di daerah. TKD yang dikirim ke daerah tahun ini turunnya luar biasa,” ujar Al Haris usai pertemuan.
Menurutnya, penurunan TKD bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas keuangan daerah, terutama dalam hal pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), belanja operasional, hingga kewajiban terhadap tenaga PPPK.
“Banyak daerah mulai kesulitan membayar TPP. Belanja pegawai besar sekali, sementara ada kewajiban baru membayar PPPK. Ini beban berat bagi daerah,” jelasnya.
Al Haris menegaskan, kondisi tersebut membuat APBD 2026 berpotensi goyah, terutama bagi daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah dan ketergantungan tinggi pada dana pusat.
“Tahun 2026 akan jadi masa yang berat. Daerah dengan fiskal rendah dan PAD kecil akan kesulitan bertahan. Ini berdampak luar biasa,” katanya dengan nada prihatin.
Meski begitu, ia mengapresiasi respon positif Menteri Keuangan, yang berkomitmen untuk melakukan evaluasi ulang terhadap APBN dan alokasi TKD pada tahun 2026.
“Pak Menteri berjanji akan meninjau kembali struktur APBN 2026 agar lebih adil bagi daerah,” ungkapnya.
Sebagai penutup, Al Haris menekankan pentingnya keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah untuk memastikan pembangunan tidak tersendat.
“Kalau PAD kecil dan TKD dipotong, bagaimana daerah bisa maju? Akhirnya bukan lagi bicara visi misi, tapi sekadar memastikan roda pemerintahan tetap jalan,” tegasnya.
Pertemuan tersebut menjadi forum strategis bagi para kepala daerah menyuarakan aspirasi agar kebijakan fiskal nasional tetap berpihak pada keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan daerah. (*)
