Portalone.net – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, melontarkan kritik keras terkait posisi Indonesia di Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Anies mendesak Pemerintah Indonesia segera angkat kaki dari lembaga besutan Donald Trump tersebut pascaserangan militer Amerika Serikat dan Israel ke Iran.
Menurut Anies, momentum serangan ke Iran harus menjadi titik balik bagi Indonesia untuk menunjukkan sikap tegas. Ia menilai keberadaan Indonesia di BoP justru kontradiktif dengan prinsip politik luar negeri yang dianut tanah air.
“Kita bisa gunakan momentum serangan ke Iran ini untuk keluar dari Board of Peace dan menyatakan dengan tegas: Maaf, Indonesia tidak bisa berada dalam forum perdamaian yang menutup mata pada pelanggaran hukum internasional oleh pendirinya sendiri,” ujar Anies melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Sabtu (7/3/2026).
Anies menekankan bahwa keputusan untuk keluar dari BoP bukanlah tindakan antiperdamaian. Sebaliknya, hal itu adalah bentuk kesetiaan pada konstitusi dan semangat politik bebas aktif.
“Bebas aktif adalah kewajiban memilih meja yang selaras dengan prinsip kita, yaitu membela kedaulatan, menegakkan hukum internasional, dan membela korban penjajahan, bukan malah memberi karpet merah pada pelakunya,” tegas Capres 2024 ini.
Ia juga menyoroti ironi besar di balik BoP. Lembaga yang menjanjikan stabilitas global tersebut justru dipimpin oleh sosok yang memerintahkan serangan militer tanpa mandat PBB.
“Ketua BoP, yaitu Presiden Trump, justru baru saja memerintahkan serangan militer ke Iran bersama Israel. Tanpa mandat PBB, tanpa ancaman nyata… Dan dengan level korban sampai ke kepala negara,” tambahnya.
Gelombang Desakan Meluas
Tak hanya Anies, desakan agar Indonesia hengkang dari BoP juga datang dari berbagai pihak:
Baca Juga:
-
MUI: Wakil Ketua Umum MUI, Cholil Nafis, menilai BoP tidak efektif karena rekam jejak penggagasnya tidak berpihak pada perdamaian.
-
MPR: Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, meminta Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan serius opsi keluar karena BoP kini dianggap sebagai “pencipta perang”.
-
Akademisi: Sejumlah Guru Besar juga mulai menyuarakan evaluasi keanggotaan Indonesia di lembaga tersebut.
Menanggapi tekanan publik, pemerintah melalui Menteri ATR Nusron Wahid menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan.
“Posisi Pak Presiden, bangsa Indonesia sudah menerima BoP ini sebagai sarana, sebagai ikhtiar menuju perdamaian. Setidaknya ikhtiar ini dicoba dulu. Jangan sampai ikhtiar dan usahanya belum dilakukan, sudah diminta untuk keluar terlebih dahulu,” kata Nusron di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (5/3).
Nusron memastikan pemerintah tetap mendengarkan kritik masyarakat namun akan tetap mencermati dinamika diplomasi di lapangan sebelum mengambil langkah final.
