Portalone.net – Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja penerimaan negara. Ia menilai sistem pajak dan bea-cukai masih “bobrok” sehingga membuat penerimaan negara belum optimal.
Menanggapi pernyataan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui adanya potensi kebocoran di berbagai lini, meski belum merinci titik masalahnya.
Di Istana Negara, Purbaya mengatakan, “…pasti ada yang bocor kan di sana-sini,” seraya menyebut salah satu langkah yang didorong adalah otomatisasi di sektor Bea dan Cukai, termasuk untuk pengawasan komoditas tertentu.
Kritik Hashim: penerimaan negara dinilai belum maksimal
Kritik Hashim disampaikan dalam forum bedah buku di Universitas Indonesia pada 12 Desember 2025. Dalam kesempatan itu, ia menyoroti kinerja penerimaan negara yang disebutnya “parah” dan menyinggung pajak serta bea-cukai sebagai titik lemah utama.
Dalam laporan lain, Hashim juga menyinggung rasio penerimaan negara Indonesia yang disebut masih berada di kisaran 9%–12% terhadap PDB, yang menurutnya menunjukkan ruang perbaikan besar pada tata kelola penerimaan.
Pos terkait
Prabowo Perintahkan Kemenkeu, OJK, dan BEI Jaga Bursa Tetap Normal di Masa Transisi
Meski Purnatugas, Jokowi Makin Intens di Agenda PSI: Dari Kongres Solo hingga Rakernas Makassar
Jokowi Dijadwalkan Beri Arahan di Rakernas Perdana PSI Makassar Hari Ini
KKP Dukung Pemprov DKI Atasi Kepadatan Kapal di Pelabuhan Muara Angke
Longsor Cisarua Hari Keenam: Dua Jenazah Dievakuasi Total 55 Korban, 25 Orang Masih Dicari
KPK Beber Alasan OTT Belum Masif: “Alat Kami Kurang Canggih”
Bareskrim Sita Rp 4,07 M dari 41 Rekening PT DSI Terkait Dugaan Fraud
Demo Buruh soal UMP Jakarta Digelar Hari Ini, Polisi Siagakan 1.174 Personel di Gambir
Pramono Tekankan RS Jakarta Utamakan Pelayanan untuk Semua Pasien
Eks Stafsus Nadiem Fiona Handayani Bersaksi di Kasus Chromebook, Ngaku Gaji Rp 50 Juta per Bulan
Ahok di Sidang Tipikor: Saya Pernah Minta Jokowi Beri Saya Kursi Dirut Pertamina
2.500 Pekerja Pakerin Terancam PHK, Serikat Minta Pemerintah Turun Tangan
