Portalone.net – Pemerintah Provinsi Jambi resmi menutup fase pra-investasi program BioCarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscapes (BioCF ISFL) Jambi Tahun Anggaran 2022-2026. Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, menegaskan komitmen penuh pemerintah untuk menyulap kawasan hutan menjadi sumber kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi hijau.
Acara closing meeting yang digelar di Swiss Bell Hotel, Kota Jambi, Senin (04/05/2026) ini menandai selesainya persiapan Jambi menuju fase pembayaran berbasis kinerja.
“Kita memiliki kawasan hutan lebih dari 2,1 juta hektar, ekosistem gambut yang luas, serta kawasan mangrove yang penting bagi keseimbangan lingkungan,” ujar Wagub Sani dalam sambutannya.
Target Penurunan Emisi & Potensi Cuan USD 70 Juta
Wagub Sani menjelaskan bahwa Jambi memiliki peran strategis dalam target nasional FOLU Net Sink 2030 dengan kontribusi sekitar 10%. Untuk periode 2021–2025, Jambi membidik penurunan emisi lebih dari 17 juta ton $CO_2e$.
Menariknya, upaya menjaga lingkungan ini juga berpotensi mendatangkan pendapatan besar bagi daerah melalui skema Emission Reductions Payment Agreement (ERPA).
“Kita sedang mempersiapkan fase pembayaran berbasis kinerja. Dengan harga karbon sebesar USD 7 per ton $CO_2e$, potensi penerimaan Jambi dapat mencapai USD 70 juta,” ungkapnya.
Paradigma Baru: Ekonomi Hijau
Program BioCF ISFL bukan sekadar proyek sektoral. Sani menegaskan ini adalah bagian integral dari RPJMD Provinsi Jambi yang mengusung paradigma ekonomi hijau—pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga alam.
Selama fase pra-investasi, fokus utama telah dilakukan pada:
-
Penguatan kelembagaan dan koordinasi lintas sektor.
-
Penyelarasan kebijakan pembangunan daerah.
-
Peningkatan kapasitas penyuluh dan masyarakat.
-
Penerapan praktik ramah lingkungan di sektor pertanian dan kehutanan.
“Jambi siap menjadi contoh bahwa hutan dapat menjadi sumber kesejahteraan melalui pembayaran berbasis hasil,” tegas Sani.
Kolaborasi Lintas Sektoral
Senada dengan Wagub, Kepala Bappeda Provinsi Jambi, Agus Sunaryo, menyebutkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi seluruh kabupaten/kota.
“Fase pra-investasi ini memberikan banyak pembelajaran. Ke depan, Bappeda memastikan program penurunan emisi terintegrasi langsung dengan perencanaan pembangunan daerah,” kata Agus.
Acara ini turut dihadiri oleh pejabat penting dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), termasuk Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim Ary Sudijanto, Direktur BPD LH Endah Tri Kurniawaty, dan Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Haruki Agustina.
