JAMBI – Kapolda Jambi, Irjen Pol. Krisno H. Siregar, menerima kunjungan audiensi dari perwakilan PT Pertamina dalam sebuah Courtesy Call yang berlangsung pada Kamis (7/8/2025) di ruang kerjanya. Pertemuan ini menjadi momen penting dalam memperkuat sinergi antara aparat keamanan dan perusahaan energi nasional dalam mengawal aktivitas pertambangan minyak rakyat yang aman, legal, dan berkelanjutan.
Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas upaya bersama dalam menjaga keamanan kegiatan penambangan minyak, khususnya yang melibatkan masyarakat, seiring dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ESDM No. 14 Tahun 2025 tentang legalisasi hasil tambang rakyat.
VP HSSE Program Holding PT Pertamina, Ade Gunawan, mengawali audiensi dengan menyampaikan apresiasi atas dukungan Polda Jambi selama ini.
“Kami sangat menghargai kerja sama yang telah terjalin. Berdasarkan pemantauan kami, kegiatan penambangan rakyat di Jambi berjalan kondusif dan minim konflik. Ini berkat peran aktif Polda Jambi,” ujar Ade Gunawan.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menyukseskan kebijakan baru pemerintah terkait pengelolaan sumber daya energi rakyat.
Merespons hal tersebut, Kapolda Jambi menyatakan komitmennya dalam mendukung kebijakan pemerintah, khususnya di sektor energi dan pertambangan. Ia menyebutkan bahwa saat ini terdapat tiga wilayah utama aktivitas illegal drilling di Provinsi Jambi, yakni di Batanghari, Muaro Jambi, dan Sarolangun.
“Sebelum adanya Permen ESDM No. 14, kami telah melakukan berbagai penindakan. Tapi karena ini menyangkut ekonomi masyarakat, sumur-sumur baru terus bermunculan. Kini sekitar 8.000 sumur telah kami data untuk diverifikasi Kementerian ESDM,” jelas Irjen Krisno.
Sementara itu, Dirintelkam Polda Jambi, Kombes Pol. Hendri Hotuguan Siregar, menggarisbawahi persoalan keamanan dalam praktik pengeboran oleh masyarakat. Menurutnya, banyak warga belum memahami standar keselamatan dalam pengambilan minyak, yang berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas.
“Masyarakat hanya tahu cara ambil minyak. Mereka belum paham sistem pengamanan dari hulu ke hilir. Ini harus jadi perhatian bersama, termasuk edukasi dan pendekatan regulatif,” tegas Hendri.
Pertemuan strategis ini diharapkan menjadi awal yang kuat dalam membangun koordinasi berkelanjutan antara Pertamina dan aparat kepolisian, guna menciptakan iklim pertambangan minyak rakyat yang aman, legal, dan berpihak pada masyarakat. (one)
