JAKARTA – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH menghadiri Rapat Kerja Teknis (Rakernis) yang digelar oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta. Rakernis tahun ini mengusung tema “Tata Ruang Laut untuk Ekonomi Biru Menuju Indonesia Emas” dan dibuka langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono.
Acara strategis ini turut dihadiri oleh para Gubernur se-Indonesia, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, para Dirjen, dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Dalam sambutannya, Menteri Sakti menekankan pentingnya tata ruang laut sebagai fondasi utama dalam mendorong keberhasilan program Ekonomi Biru.
“Laut adalah ruang strategis dengan potensi luar biasa. Namun, keberhasilan ekonomi biru sangat bergantung pada penataan ruang laut yang terencana, terarah, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti perlunya integrasi antara penataan ruang laut dan darat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam konteks ini, pendekatan berbasis kearifan lokal dinilai penting agar pembangunan berjalan inklusif dan berwawasan lingkungan.
“Penggunaan wilayah laut untuk kegiatan seperti perikanan, pariwisata, transportasi, hingga pertambangan, perlu zonasi yang tepat agar tidak saling tumpang tindih dan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Semua berpedoman pada Permen KP No. 28 Tahun 2021,” jelas Sakti.
Sakti Wahyu Trenggono juga mengumumkan rencana ambisius KKP untuk memperluas wilayah konservasi laut Indonesia hingga mencapai 30 persen dari total luas perairan nasional pada tahun 2045, atau sekitar 97,5 juta hektare.
Di sisi lain, Gubernur Jambi Al Haris memanfaatkan momentum ini untuk menyuarakan harapan besar terkait penyelesaian kendala konservasi laut di daerahnya. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam mengelola ruang laut secara adil, efisien, dan berkelanjutan.
“Luas laut Provinsi Jambi mencapai 394.946,81 hektare, dengan garis pantai sepanjang 261,80 km yang terbentang di Tanjung Jabung Timur dan Barat. Potensi ini harus dimaksimalkan dengan pengelolaan yang bijak demi kesejahteraan masyarakat pesisir,” ujar Al Haris.
Ia berharap pemerintah pusat dapat mendukung percepatan penyelesaian kawasan konservasi laut di Provinsi Jambi agar bisa segera berkontribusi pada pembangunan ekonomi biru secara nasional. (one)
