JAMBI – Perencanaan pembangunan wilayah di Indonesia kini memasuki fase baru, yang tidak hanya menuntut efisiensi teknokratik tetapi juga responsivitas terhadap keragaman regional. Dalam konteks pembangunan nasional yang menuntut integrasi vertikal dan horizontal antarlembaga, Provinsi Jambi muncul sebagai salah satu wilayah yang menempatkan diri secara strategis dalam lanskap perencanaan pembangunan jangka menengah.
Konsistensi Pemerintah Provinsi Jambi dalam menyelaraskan dokumen perencanaan daerah (RPJMD) dengan RPJMN 2025–2029 sejalan dengan arah pembangunan berbasis wilayah (spatially-based development) sebagaimana dicanangkan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Seluruh rencana pembangunan diarahkan pada penguatan daya saing kawasan, pengurangan ketimpangan regional, dan percepatan transformasi ekonomi.
Hal ini tercermin dari tujuh prioritas pembangunan wilayah yang dirumuskan berdasarkan potensi geografis dan demografis Jambi, mulai dari pengembangan kawasan pariwisata budaya, kawasan pertumbuhan baru, hingga koridor industri dan pertanian.
Salah satu manifestasi konkret strategi ini adalah pengajuan dua Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mencerminkan keberanian daerah untuk melompat ke dalam orbit industrialisasi dan transisi energi berkelanjutan. Proyek Jambi Integrated Industrial Park (JIIP) yang akan dibangun di wilayah pesisir timur diharapkan menjadi lokus hilirisasi komoditas unggulan seperti sawit, pinang, dan kelapa, dengan proyeksi penyerapan tenaga kerja mencapai 25.000 orang dalam dekade pertama sebagaimana dikemukakan dalam kajian Kementerian Perindustrian (2024).
Selain itu, proyek panas bumi Graha Nyabu mendukung komitmen nasional dalam pencapaian bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada tahun 2025, sesuai dengan arah Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).
Upaya pembangunan tersebut dilengkapi dengan usulan pembangunan infrastruktur konektivitas yang diarahkan untuk memperkuat aksesibilitas antardaerah dan meminimalkan keterisolasian wilayah hinterland.
Proyek-proyek strategis seperti Pelabuhan Ujung Jabung, flyover perkotaan, jalan lingkar, hingga dermaga penyeberangan, bukan hanya menjadi simbol kemajuan fisik, melainkan instrumen pemerataan pembangunan. Bank Indonesia dalam Laporan Ekonomi Regional Jambi (2023) mencatat bahwa perbaikan konektivitas telah meningkatkan volume perdagangan lintas wilayah sebesar 14,7 persen dalam dua tahun terakhir. Kementerian PUPR (2024) juga menyatakan bahwa peningkatan infrastruktur berbasis konektivitas dapat menyumbang tambahan pertumbuhan ekonomi hingga 2,2 persen per tahun.
Lebih jauh dari aspek fisik dan ekonomi, pembangunan Jambi juga memperlihatkan transformasi dalam tata kelola pemerintahan daerah. Capaian dan arah pembangunan Jambi juga mencerminkan model tata kelola yang berbasis kolaborasi antarpemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Dengan pendekatan Inovasi Tata Kelola dan Kolaborasi Multi-Level Governance, Jambi tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan, melainkan juga berperan sebagai penggagas strategi pembangunan wilayah yang kontekstual dan berbasis data. Dalam kajiannya, Prof. Riant Nugroho (2021) menekankan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kapasitas institusional yang mampu mengelola perencanaan berbasis bukti dan koordinasi lintas sektor.
